Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) meragukan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,6-6,9 persen dalam RAPBN tahun 2008 dapat tercapai, selain itu tingkat inflasi yang diperkirakan pemerintah terlalu rendah. Demikian disampaikan Ketua Panitia Ad Hoc (PAH) IV DPD Eka Komariah Kuncoro dalam peluncuran buku "Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah Tahun 2008" di Gedung DPD/MPR di Senayan Jakarta, Rabu. Peluncuran buku dan penyampaian pandangan DPD terkait RAPBN 2008 ini dilakukan menyambut kehadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Khusus DPD pada Rabu (23/8). Selain meragukan pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dan menganggap perkiraan pemerintah mengenai inflasi terlalu rendah, DPD juga menyatakan kebijakan pemerintah belum berhasil mengatasi pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang terus meningkat. Di sisi lain, DPD menilai alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan masih kurang memadai. Begitu juga alokasi anggaran untuk sektor pertanian kurang memadai. DPD merekomendasikan arah kebijakan penerimaan dan belanja negara masih perlu difokuskan agar lebih memprioritaskan peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur pendukungnya. Kebijakan fiskal perlu diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, mengurangi kesenjangan antardaerah serta menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Mengenai defisit anggaran, DPD menyatakan defisit anggaran yang diperkirakan sebesar 1,6-1,8 persen terhadap PDB masih terlalu besar dan perlu dikaji agar lebih kecil melalui berbagai cara penghematan penggunaan anggaran yang kurang efektif dan pengurangan pemborosan. Pemerintah agar lebih berhati-hati dalam pengelolaan resiko utang sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional, ujarnya. Bunga obligasi rekap dalam menangani BLBI harus mulai dihilangkan untuk memperoleh anggaran bagi pembangunan dan mengurangi defisit anggaran. Banyak upaya yang baik dalam kebijakan fiskal yang menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tetapi tidak menghasilkan investasi yang aktif sehingga pemerintah perlu mengkaji dan melaksanakan pengalihan dari sistem SBI ke sistem sertifikat pinjaman negara (SPN) sehingga memiliki nilai investasi aktif. Terkait pendidikan, Eka Komariah menjelaskan, kemampuan pemerintah untuk menggunakan anggaran pendidikan sangat terbatas. karena itu, perlu dikaji bersama sistem pendidikan nasional yang lebih baik. Peran masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan ditingkatkan dan tidak hanya menggunakan kekuasaan perizinan dan akreditasi, tetapi lebih difokuskan pada membantu masyarakat untuk mencapai mutu pendidikan yang diterapkan secara bertahap dan terstruktur. Dalam kaitan itu pula, DPD memandang perlu ditingkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian dan sektor pendukungnya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007