RUPS itu adalah kewenangan pemegang saham, kita tunggu saja bagaimana putusan pemegang saham, saya belum dapat bocoranJakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pahala N Mansury menyebutkan pergantian direksi maskapai milik pemerintah itu merupakan kewenangan pemegang saham.
"RUPS itu adalah kewenangan pemegang saham, kita tunggu saja bagaimana putusan pemegang saham, saya belum dapat bocoran," katanya usai penandatanganan kerja sama Garuda dengan Citilink Indonesia dan Whitesky Aviation di Jakarta, Senin.
Pahala menanggapi rumor pergantian direksi Garuda Indonesia yang disebut-sebut akan dilakukan pada rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Rabu (12/9).
Ia mengaku tidak mengetahui apakah dirinya akan diganti, karena semuanya menunggu keputusan pemegang saham.
Namun, Pahala mengaku siap menerima segala keputusan yang disepakati RUPSLB nanti.
"Kalau namanya ditugaskan ya harus siap, misalnya diganti. Saya harapkan program yang sudah ada di Garuda ini bisa terus berjalan," katanya.
Sejumlah nama yang muncul akan menggantikan Pahala adalah Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin dan Direktur Utama PT Pelindo III I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau akrab disapa Ari Askhara yang juga mantan Direktur Keuangan Garuda Indonesia.
Pahala menambahkan program maskapai milik pemerintah itu harus tetap berjalan terlepas siapapun pemimpinnya.
"Apapun yang terjadi di Garuda, program yang kami jalankan, kami harapkan berjalan dengan baik," katanya.
Dia menjelaskan pihaknya telah merancang program hingga 2020 yang salah satunya adalah renegosiasi pesawat karena selama ini biaya yang dikeluarkan Garuda cukup tinggi.
"Kendala yang kami hadapi selama ini, biaya Garuda lebih tinggi dari yang lain, kami harapkan inisiasi itu terus berjalan," katanya.
Baca juga: Dirut Garuda ungkap bakal ada perubahan pengurus
Baca juga: Ini rute baru Garuda menghubungkan Jawa-Sumatera
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2018
