dorong Indonesia beralih dari energi kotor ke energi bersih, yakni energi baru dan terbarukanJakarta (ANTARA News) - Masyarakat sipil melalui gerakan #BersihkanIndonesia menginginkan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019 yang mendorong komitmen Indonesia berdaulat energi dan dituangkan dalam visi, misi, dan kampanye, kata Direktur Pusat Riset Energi Asia Adhityani Putri.
"Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan gerakan masyarakat sipil, aksi moral nonpartisipan yang ingin mengajak semua elemen yang akan berpartisipasi di pemilihan presiden dan legislatif pada 2019 untuk mengusung visi dan misi yang dapat mengayomi tuntutan terkait masa depan energi Indonesia," kata Direktur Center for Energy Research Asia itu dalam acara peluncuran gerakan #BersihkanIndonesia Jakarta Pusat, Rabu.
Ia menuturkan gerakan itu lahir dari keresahan karena melihat kebijakan-kebijakan sistem energi dan ketenagalistrikan Indonesia belum mencerminkan beberapa hal penting, antara lain belum mencerminakan aspirasi untuk Indonesia yang berdaulat energi, belum mencerminkan tujuan yang berpihak pada manusia dan lingkungan hidup, belum mengusung sistem energi dan ketenagalistrikan yang bersih.
Adhityani mengatakan gerakan itu terbuka bagi organisasi maupun individu lain yang ingin bergabung. Gerakan #BersihkanIndonesia akan meluncurkan kampanye-kampanye luar dan dalam jaringan untuk mendorong Indonesia beralih dari energi kotor ke energi bersih, yakni energi baru dan terbarukan.
"Kami akan luncurkan website #BersihkanIndonesia dan berbagai kanal media sosial," ujarnya.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan hingga saat ini belum menemukan diskursus tentang kedaulatan energi dan keselamatan lingkungan hidup dari para bakal calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2019.
"Kami menantang seluruh pihak yang terlibat dalam momentum pemilihan presiden dan legislatif di 2019 untuk membicarakan masalah lingkungan hidup dan energi," ujar dia.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nur Hidayati menginginkan para kandidat dalam Pemilihan Presiden 2019 memiliki komitmen untuk mengusung transisi energi Indonesia ke energi terbarukan.
"Kami ingin melihat di dalam visi dan misi calon presiden dan wakil presiden ada poin-poin yang menunjukkan langkah jelas dan sistematis akan melakukan pemulihan ekologis akibat diaplikasikannya batu bara dan energi fosil lainnya," kata dia.
Gerakan #BersihkanIndonesia merupakan aksi moral bersama untuk perubahan sistematis dan terstruktur dalam pilihan energi di Indonesia, yang didukung 32 organisasi masyarakat sipil, yakni Center for Energy Research Asia, Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Greenpeace Indonesia, Hutan Kita Institute, Indonesian Center for Environmental Law, Jaringan Advokasi Tambang, Jejaring Sumatera Terang untuk Energi Bersih, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Selain itu, Auriga Nusantara, G-CinDe (Gerakan Cinta Desa) Jambi, Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Essential Services Reform (IESR), Kanopi Bengkulu, Kelopak Bengkulu, Koaksi Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia Sumatera Utara, Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, LBH Pekanbaru.
Selain itu, Walhi Jawa Barat, Walhi Jawa Tengah, Walhi Kalimantan Selatan, Walhi Sumatera Selatan, Perkumpulan Pembela Lingkungan Hidup (P2LH) Aceh, Publish What You Pay Indonesia, PUPA Bengkulu, Sajogyo Institute, Serikat Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) Aceh, Trend Asia, Yayasan Srikandi Lestari, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 350.org Indonesia.
Baca juga: Pemerintah turunkan target bauran pembangkit Energi Baru Terbarukan
Baca juga: Energi bersih jadi fokus peningkatan rasio elektrifikasi nasional
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2018
