Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia akan mendesak pemerintah Malaysia agar pembantu rumah tangga (PRT) yang bekerja di Malaysia mendapatkan libur minimal sehari dalam seminggu, pada pertemuan kelompok kerja atau "working group" antara Indonesia dan Malaysia pada awal September 2007. "Kami akan memperjuangkan kalian mendapat libur satu hari dalam satu minggu. Itu merupakan hak kalian yang dilindungi oleh ILO dan hari libur dapat digunakan untuk melakukan komunikasi," kata Ketua Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), M Jumhur Hidayat, di Johor Bahru, Minggu. Jumhur dan beberapa pejabat Indonesia bertemu dengan sekitar 1.500 TKI yang bekerja di Johor Bahru dan sekitarnya di rumah kediaman Konjen RI Johor Bahru, Renvyannis Gazali. Dalam dialog itu, Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Muhammad Iqbal mengemukakan seorang pejabat KBRI Kuala Lumpur dan pejabat di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Malaysia pernah membuat pernyataan bersama bahwa PRT Indonesia tidak perlu diberikan hari libur. "Oleh karena itu, banyak PRT Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak mendapatkan hari libur, sehingga mereka tidak bisa berkomunikasi dengan teman atau saudara lainnya apabila mendapatkan kekerasan atau mengadu bila gajinya tidak dibayar," ungkap Iqbal. Oleh karena itu, Jumhur berjanji akan memperjuangkan hal itu pada pertemuan working group kedua negara itu. Selain itu, BNP2TKI akan membuat terobosan yakni "call monitoring" dan "home visit" dimana PJTKI dan mitranya di Malaysia wajib melakukan komunikasi telepon dengan PRT dalam tiga bulan pertama dan melakukan kunjungan ke rumah PRT untuk memastikan bahwa PRT Indonesia itu dalam keadaan sehat, tidak disiksa dan gajinya dibayar serta hak-hak mereka terlindungi, kata Jumhur yang langsung disambut tepuk tangan. "Saya mendapatkan SMS langsung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan salam bagi warga dan saudara yang bekerja di Malaysia. Presiden mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya atas kemauan dan tekad kalian mencari kerja di luar negeri. Presiden dan para menteri akan bahu-membahu agar kalian bisa memperbaiki kesejahteraannya," kata mantan aktivis mahasiswa ITB sambil membuka handphone. Para TKI yang terdiri dari PRT, pekerja pabrik dan perkebunan langsung bertepuk tangan. Dalam dialog itu, berbagai permasalahan diungkapkan, mulai dari kondisi kerja yang tidak sesuai kontrak kerja, gaji rendah, bonus tidak dapat, kenakalan agen, hingga kebobrokan pelayanan di terminal 3 TKI Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Tetapi tidak ada keluhan yang menyangkut PT Jasindo(Asuransi Jasa Indonesia). Kepala Cabang Jasindo Malaysia, Khairudin Harahap, yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan bersyukur tidak ada keluhan mengenai pelayanan Jasindo. (*)

Copyright © ANTARA 2007