Banda Aceh (ANTARA News) - Anggota DPR Aceh, Bustanul Arifin, mendukung sikap tegas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh untuk membatalkan konser group musik terkenal, Nidji, dalam upaya menghindari terjadinya maksiat di ibukota Provinsi Aceh itu. "Saya sangat mendukung sikap tegas MPU Kota Banda Aceh terhadap peluang-peluang kemaksiatan yang akan terjadi di Kota banda Aceh. Ke depan tentunya tidak ada lagi izin terhadap konser serupa," katanya pada pemandangan umum terhadap nota perhitungan APBD/LKPJ tahun 2006 di Banda Aceh, Rabu. Group musik Nidji dijadwalkan manggung di Banda Aceh pada Minggu (26/8), namun batal, karena tidak dapat izin dari MPU Kota Banda Aceh, dengan pertimbangan akan terjadinya maksiat antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Berdasarkan pengalaman konser serupa bahwa pihak panitia tidak mampu mengendalikan dan memisahkan penonton laki-laki dan perempuan, sehingga berbaur dan terjadi pelanggaran. Bustanul Arifin, dari Fraksi PKS itu menyatakan, ke depan, tidak ada izin terhadap konser yang melibatkan kaum remaja, karena sangat kecil kemungkinan untuk tidak akan terjadi kemaksiatan dan khalwat pada acara besar seperti itu. "Saya punya solusi terhadap pementasan kesenian bernuansa Indonesia dan global seperti itu sebagai apresiasi saya terhadap kreativitas berkesenian. Misalnya Pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan bahwa pementasan seni terutama konser boleh dilakukan, tapi harus dalam ruangan," katanya. Pada bagian lain, ia menyatakan syariat Islam yang sudah enam tahun diterapkan di Aceh bukan hanya jilbab, khalwat, khamar (minuman keras) dan maisir (judi), tapi lebih koprehensif, yakni bicara politik, ekonomi, militer, budaya, etika, peradaban, perempuan, lingkungan dan juga pembangunan. Pernyataan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah sudah sangat sering dan selalu didengar, mulai dari para pejabat sampai kepada diskusi rakyat di warung-warung kopi. "Sudah saatnya diskusi demi diskusi itu kita hentikan. Janganlah syariat Islam hanya manis dan mudah diucapkan dengan bibir dan hanya menjadi komoditi politik dan lips service belaka," ujarnya. Menurut Bustanul, yang sangat penting dilakukan Pemerintah Aceh saat ini adalah meningkatkan program da`wah kepada masyarakat tentang ajaran-ajaran syariat Islam. (*)

Copyright © ANTARA 2007