"Berkaca pada penyelenggaraan pilkada beberapa bulan lalu yang terdapat beberapa kasus politik uang, penggunaan isu SARA dan beberapa pelanggaran kampanye lainnya, hal itu merupakan langkah pragmatis politikus karena takut kalah," katanya di Semarang, Senin (2/10) malam.
Hal tersebut disampaikan Ganjar pada "Launching Pengawasan: Pemilu Bersih dan Bermartabat" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jateng di Patra Convention Hotel Semarang.
Menurut Ganjar, ada banyak persoalan masyarakat yang bisa diangkat untuk kampanye seperti dana desa, sampah, disabilitas dan angka kematian ibu melahirkan.
"Persoalan-persoalan yang setiap hari bisa dilihat itu bisa dijadikan pemicu kampanye kreatif sehingga mereka punya ide banyak, kreasi banyak, kaya akan gagasan sehingga pikiran mereka tidak lari ke bagaimana memenangkan secara paksa dan itu biasanya `money politic`," katanya.
Kadang-kadang masyarakat ingin sesuatu yang ditampilkan dan ada faktor diferensial atau faktor pembeda.
"Faktor pembeda inilah yang menjadi penting untuk menentukan `positioning` setiap calon," ujarnya.
Anggota Bawaslu Republik Indonesia Mochammad Afifuddin menyebutkan saat ini Indeks Kerawanan Pemilu Jateng pada kisaran 48,50 persen atau tidak masuk kategori rawan maupun tenang.
"Ini `early warning` buat kita, bukan untuk 'leyeh-leyeh' ataupun tegang," katanya.
Karena itu arpol agar terus berkoordinasi dengan Bawaslu karena fokus Bawaslu pada pencegahan bukan penindakan
"Makanya, kami menggandeng masyarakat untuk mengawasi. Mari kita terapkan keadilan pemilu bukan hukum pemilu agar pemilu ini bersih dan bermartabat," ujarnya.
Baca juga: PKS: TKN capres-cawapres agar kampanye secara dewasa
Baca juga: KPU: Caleg dilarang kampanye di medsos pribadi
Baca juga: Din: kampanye politik jangan di tempat ibadah
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
