Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar kalangan perbankan nasional mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth with equity) dengan memberikan kredit pada sektor produktif dan sektor UMKM. "Semua `resources` financial dan kapital seperti kredit perbankan harus dikembangkan mendukung pertumbuhan, seperti untuk membangun pembangkit listrik, transportasi atau infrastruktur lain, yang tanpa itu ekonomi tidak berjalan baik, daya saing turun, tidak menarik untuk investasi," katanya. Selain itu, perbankan juga harus mendukung sektor investasi dan ekspor, sektor industri, pertanian serta jasa yang harus berkembang serta pembangunan sektor riil lainnya yang bisa menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi. "Saya mengajak saudara-saudara di Bank Indonesia dan pimpinan dunia perbankan untuk mengalirkan kredit saudara membiayai semua yang menunjang `growth` tadi. Sementara untuk meningkatkan ekuitinya, perbankan penting untuk mendukung pengembangan UMKM," katanya. Pertumbuhan yang berkualitas, katanya saat ini harus menjadi ideologi bagi tujuan pembangunan ekonomi nasional sehingga pembangunan nasional benar-benar dirasakan oleh masyarakat. "Growth with equity harus kita jadikan ideologi, pilihan kita, paradigma kita. Dengan `growth with equity` kita pastikan aktivitas ekonomi yang mendatangkan `growth` itu diikuti partisipasi dari lokal komuniti. Pertumbuhan `must drop base`, `must be suistanable` karena tidak ada gunanya kita kejar pertumbuhan 6 - 7 persen kalau hanya cukup untuk memperkuat fundamental saja," katanya. Dalam kesempatan itu, presiden meminta lima hal yang harus dilakukan perbankan, yaitu untuk meningkatkan penyaluran kredit menjadi lebih luas dan lebih mudah terjangkau pada sasaran yang patut untuk diberikan kredit. Kedua, presiden meminta agar sektor-sektor yang sungguh produktif dialiri kredit . Ketiga mempertahankan dan meningkatkan laju intermediasi perbankan. Keempat mengatasi masalah perbedaan (mismatch) pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek yang memerlukan paduan antara perbankan dan lembaga keuangan non bank. Kelima, presiden meminta agar pengambilan keputusan dalam menyalurkan kredit hendaknya tidak langsung dijadikan persoalan hukum kriminal kalau kredit yang disalurkan ternyata macet. "Keputusan menyalurkan kredit yang tahu adalah saudara-saudara. Tidak boleh ada siapapun yang mempengaruhi termasuk saya atau `top politic leader`. Tiidak perlu ada `katebelece, telpon sana, telpon sini, sms sana, sms sini. Jadi lakukan saja keputusan yang betul, karena kalau kebijakan meleset itu bukan kriminal," katanya. Dalam acara itu, Presiden didampingi Meneg BUMN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007