"Menurut saya, kami adalah korban kebohongan Ratna Sarumpaet, jadi tentu kita serahkan sepenuhnya proses sosial dan proses politik maupun hukum terkait dengan Ratna Sarumpaet," kata Dahnil di Jakarta, Kamis.
Dahnil mengomentari terkait saran Koalisi Indonesia Kerja (KIK) yang ingin menjadikan tanggal 3 Oktober sebagai Hari Anti-hoaks Nasional setelah adanya kasus Ratna, namun harus dipahami secara mendalam.
Menurut dia, masyarakat jangan lupa ada pihak yang menjanjikan menciptakan pertumbuhan ekonomi 7 persen namun kenyataannya hanya 5 persen.
"Lalu ada kabinet ramping, kenyataannya gemuk; bilang tidak impor namun nyatanya impor. Deretan kebohongan yang banyak ini tepatnya kita bisa mengangkat menjadi Bapak Kebohongan Nasional nanti, terkait dengan janji-janji itu," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan hoaks yang disebarkan Ratna Sarumpaet tidak boleh terulang lagi.
Karena itu menurut dia sangat penting menjadikan momentum ini sebagai momen untuk lebih giat memerangi hoaks.
"Untuk mencegah peristiwa terulang dan untuk membangun budaya bermedia sosial yang positif maka tanggal 3 Oktober 2018 PPP mengusulkan ditetapkan sebagai Hari Anti Hoaks Nasional," kata Baidowi di Jakarta, Kamis (4/10).
Baidowi menilai hoaks yang disebarkan Ratna Sarumpaet sangat tidak etis dan jauh dari beradab bahkan dijadikan akrobat politik untuk menghantam lawan.
Kebohongan Ratna Sarumpaet, kata Baidowi, dianggap sebagai sebuah kebenaran oleh elit politik tanpa ditelusuri kebenarannya.
Baca juga: Prabowo tidak akan mundur dari pilpres
Baca juga: Fadli Zon siap jika dilaporkan ke kepolisian
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
