counter

Peneliti: Rasionalitas publik diuji dalam Pilpres 2019

Peneliti: Rasionalitas publik diuji dalam Pilpres 2019

Arsip Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Joko Widodo-Maaruf Amin (kiri) dan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno berbincang saat menghadiri Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Deklarasi tersebut bertujuan untuk memerangi hoaks, ujaran kebencian dan politisasi SARA supaya tercipta suasana damai selama penyelenggaraan Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/pras.

Jakarta (ANTARA News) - Peneliti Saiful Mujani Research & Countsulting (SMRC), Saidiman Ahmad mengatakan rasionalitas publik akan diuji dalam Pilpres 2019 oleh fakta-fakta yang mereka lihat dari rekam jejak para pasangan calon. 

"Pilpres 2019 berbeda dengan 2014, karena rasionalitas publik diuji dengan fakta yang bisa mereka lihat langsung," jelas Saidiman dalam acara Diskusi Publik bertema, “Buzzer Politik di Media Sosial, Efektifkah?” yang diselenggarakan Lingkar Studi Politik Indonesia (LSPI) di Jakarta, Jumat. 

Saidiman mengatakan dalam Pilpres 2014, tidak ada calon petahana. Sehingga rasionalitas publik dihadapkan pada hal yang belum dapat terlihat.

Pada masa itu publik meraba mengenai sosok Jokowi maupun Prabowo sehingga peluang munculnya hoaks dan fitnah sangat tinggi. 

Kini dengan adanya Jokowi selaku capres petahana maka publik cenderung akan melihat hal-hal fundamental seperti rekam jejak dan platform. 

"Dalam situasi adanya incumbent, isu yang menarik adalah yang berhubungan dengan kebutuhan sehari-hari yang dirasakan langsung," jelasnya.

Baca juga: Presiden: Indonesia negara paling bahagia di dunia

Baca juga: TKN KIK: banyaknya dukungan kepala daerah karena keberhasilan Jokowi

Baca juga: Presiden ingin investasi Singapura di Kendal direplikasi di provinsi lain

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar