Presiden memerintahkan para bupati mempermudah investasi,  memperpendek birokrasi, mempermudh pelayanan dan menjaga inflasi,"
Jakarta (ANTARA News)  - Presiden Joko Widodo meminta para kepala daerah mempermudah masuknya investasi di daerah sehingga mendorong perkembangan perekonomian daerah.

"Presiden memerintahkan para bupati mempermudah investasi, memperpendek birokrasi, mempermudah pelayanan dan menjaga inflasi, " kata Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)  Mardani H Maming di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,  Senin. 

Presiden Jokowi pada Senin ini menerima 31 bupati dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini adalah pertemuan kelima dari pertemuan terbatas yang dilakukan presiden dengan kepala daerah, " kata Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu Kalsel itu. 

Menurut dia, dalam pertemuan itu Presiden juga menjelaskan isu-isu terkini yang sering beredar melalui media sosial. 

"Beliau menjelaskan isu terkini seperti antek asing, tenaga kerja asing dari China, juga isu PKI yang dibubarkan 1965, padahal beliau lahir 1961, masa ada PKI balita," katanya. 

Sementara itu Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang juga hadir dalam pertemuan itu mengatakan Presiden Jokowi banyak menyinggung mengenai ekonomi kreatif. 

"Presiden mendorong supaya para bupati megembangkam ekonomi kreatif, sektor pendidikan bisa diajak kolaborasi untuk melahirkan entrepreneurs misalnya kopi," katanya. 

Ia menyebutkan Indonesia yang menghasilkan banyak kopi tidak boleh kalah dengan Italia. 

"Italia yang tidak menghasilkan kopi  tapi warungnya ada di seluruh dunia," katanya. 

Menurut dia, Presiden mengajak para kepala daerah fokus dan tidak aneh aneh sehingga hasilnya dapat lebih dirasakan masyarakat. 

"Tadi kami juga menyampaikan terima kasih karena berkat dukungan infratruktur yang dibangun selama ini  banyak kabupaten yang selama ini teriosolir saat ini dengan mudah dapat diakses, misalnya dulu perlu waktu 2-3 jam sekarang hanya sejam termasuk juga Banyuwangi," katanya. 

Baca juga: Jokowi perintahkan izin investasi disatukan di BKPM
Baca juga: Presiden Jokowi bakal perbaiki kementerian hambat kemudahan berusaha
Baca juga: Presiden minta daerah permudah izin investasi
Baca juga: Presiden: Pengurusan izin pekerja asing jangan berbelit-belit

Pewarta: Agus Salim
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018