Banjir yang melanda hampir semua kawasan permukiman dan menggenangi beberapa ruas jalan protokol Palembang, Selasa (13/11), setelah turun hujan deras beberapa jam membuktikan program pengendalian banjir yang dilakukan pemkot dengan menghabiskan dana miliaran rupiah tidak berjalan sesuai harapan warga, kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, M Hairul Sobri, di Palembang, Rabu.
Dia menjelaskan, aktivis Walhi mencatat titik rawan banjir berada di sekitar kolam retensi (tempat penampungan air sementara) dan di wilayah-wilayah sekitar timbunan yang dulunya rawa.
Banyaknya penimbunan rawa untuk kepentingan properti dan bisnis secara leluasa menghilangkan rawa yang awalnya sebagai tempat resapan air merupakan bentuk-bentuk kebijakan yang bertentangan dengan lingkungan dan tidak mengacu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Jika penimbunan rawa yang tidak terkendali itu terus dibiarkan, bencana ekologis seperti banjir akan terus terjadi bahkan ke depan bisa semakin parah dengan dampak yang lebih buruk bagi warga di Ibukota Provinsi Sumsel itu, ujarnya.
Menurut dia, Kota Palembang dengan luas wilayah 35.855 hektare mayoritasnya topologinya daerah rawa, namun kondisisaat ini hanya menyisakan 2.372 Ha luasan rawa di Bumi Sriwijaya ini.
Semakin kecilnya luasan rawa sebagai daerah resapan air saat hujan turun serta tidak efektifnya keberadaan drainase termasuk kolam retensi akibat kebijakan pemerintah yang lamban menyelesaikan permasalahan banjir di Kota Palembang yang telah 11 kali menerima penghargaan Adipura, menurut dia, sungguh sebuah ironi.
Permasalahan banjir akibat akumulasi dampak kebijakan yang mengabaikan aspek lingkungan hidup dan pelanggaran tata ruang, bisa terus mengancam, tanpa adanya keseriusan pemkot menyelesaikan, kata Direktur Walhi Sumsel.*
Baca juga: Banjir kepung kota Palembang
Baca juga: Sejumlah jalan di Palembang banjir
Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
