"Itulah mengapa saya bilang independensi bagi BPS adalah harga mati. Kalau tidak independen, BPS tidak ada gunanya lagi," kata Suhariyanto saat memberikan kata sambutan dalam Workshop atau Lokakarya Peningkatan Wawasan Statistik Kepada Media yang digelar di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Menurut Suhariyanto, kalau lembaga statistik resmi suatu negara tidak independen dan dibuat hanya untuk menyenangkan pihak tertentu, maka dinilai lebih baik dibubarkan saja karena tidak ada lagi gunanya.
Kepala BPS mencontohkan kasus yang terjadi di Argentina pada sekitar tahun 2007 lalu, di mana Kepala Negara di negara itu mencopot dan mengganti banyak jajaran badan resmi statistik di sana karena melihat bahwa angka inflasi yang ada selalu dua digit.
Setelah diganti, ternyata mendadak angka yang dikeluarkan badan statistik resmi Argentina mendadak menjadi rendah.
Padahal, berbagai pihak yang membuat perhitungan secara independen menyatakan bahwa tingkat inflasi yang ada sebenarnya jauh lebih tinggi. Bahkan berbagai pihak tersebut menjadi ada yang diancam untuk dikriminalisasikan.
Bila angka inflasi tidak mencerminak hal yang sebenarnya, maka dia juga akan berpengaruh kepada beragam indikator lainnya seperti pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan.
Akibatnya, lembaga multilateral seperti IMF mengancam akan memberikan angka merah. Hal ini akan merugikan negara itu karena bila satu angka dicurigai, semua data bisa dicurigai, dan dampaknya juga bakal membuat semakin banyak investor yang enggan untuk menanamkan modalnya di sana.
Suhariyanto juga mencontohkan kasus pada tahun 2017, di mana Yunani yang perekonomiannya ambruk karena jumlah utang yang luar biasa, ternyata ada dugaan bahwa utangnya ternyata bisa jauh lebih besar.
Kepala BPS menyatakan, pihaknya selalu mengikuti berbagai prinsip fundamental antara lain adalah imparsialitas dan akses yang setara, sehingga semua kalangan masyarakat bisa mengaksesnya pada saat yang sama.
Dalam acara bertajuk "Memahami Data Strategis BPS", ia menyatakan bahwa BPS juga memiliki diskusi rutin resmi dengan Forum Masyarakat Statistik (FMS), yang merupakan lembaga nonstruktural dan independen yang mengkritisi dan mengawasi BPS.
Pada saat ini, Ketua FMS pada 2017-2018 adalah Prof Bustanul Arifin serta anggotanya adalah akademisi, pakar, unsur pemerintah, praktisi dan tokoh masyarakat.
"Diskusi rutin yang dilakukan setiap bulan dengan FMS itu merupakan masukan positif," katanya.
Kepala BPS juga menyatakan, data yang dirilis oleh BPS didasarkan kepada metodologi yang harus dipatuhi oleh seluruh negara.
Suhariyanto mengungkapkan pula bahwa ada bentuk pengawasan investigasi oleh lembaga internasional yang datang ke BPS setiap dua kali setahun.
Baca juga: Indef: data statistik harus menarik bagi milenial
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Royke Sinaga
Copyright © ANTARA 2018
