Jakarta (ANTARA News) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mensyaratkan bakal calon wakil presiden (cawapres) adalah figur yang memiliki jiwa dan nilai Pancasilais sejati seperti diamanatkan UUD 1945, kata sesepuh PDI, AP Batubara. "Figur bakal cawapres selain memiliki nilai Pancasilais sejati, juga mereka yang diterima dan dipercaya oleh seluruh warga PDIP," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Jumat. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP mengatakan, Rakernas PDIP di Jakarta, 8-10 September 2007 telah memutuskan mengajukan bakal calon presiden pada pilpres 2009 yaitu Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri. "Sedangkan, nama bakal cawapres yang akan mendampingi Megawati Soekarnoputri, baru akan diumumkan pada Rakernas PDIP tahun 2008 di Makassar," katanya. Menurut AP Batubara, bakal cawapres dari PDIP bisa saja dari kalangan luar partai, dengan syarat bahwa figur itu harus memiliki jiwa dan nilai Pancasilais sejati serta diterima dan dipercaya seluruh warga PDIP. Ketika ditanya beredarnya sejumlah tokoh, AP Batubara menegaskan, hingga saat ini belum ada pengumuman nama bakal cawapres dari PDIP, yang ada baru persyaratannya, antara lain seorang Pancasilais. Kriteria seorang Pancasilais sesuai UUD 1945, antara lain mempertahankan Negara Kesatuan RI (NKRI), mengutamakan kepentingan umum, di atas kepentingan pribadi dan golongannya, serta menegakkan demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila. Menanggapi pengumuman bakal capres Megawati Soekarnoputri yang dinilai terlalu dini dan mengada-ada, AP Batubara menegaskan, pengumuman capres sejak dini oleh PDIP adalah langkah tepat dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat serta dalam upaya meningkatkan konsolidasi partai. "Dengan pengumuman capres PDIP sejak sekarang, maka seluruh kader PDIP dituntut bekerja keras khususnya melaksanakan program kerjanya yakni meningkatkan ekonomi kerakyatan sehingga capres PDIP terpilih pada pilpres 2009 serta perolehan suara untuk legeslatif juga meningkat pada pemilu 2009. AP Batubara menambahkan, pemberian sanksi hukuman berupa pemberhentian sebagai pengurus atau anggota bagi sejumlah kader PDIP yang tercela, akhir-akhir ini dinilai langkah partai untuk "menyehatkan" dan meningkatkan citra PDIP di kalangan masyarakat yang diharapkan meningkatkan perolehan suara PDIP pada pemilu dan pilpres tahun 2009.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007