Bengkulu (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan seluruh pemimpin dan pejabat di daerah agar ketika bencana sedang terjadi tidak mengungsi dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. "Yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah akibat bencana, pemimpin harus memiliki rasa siap berkorban untuk rakyatnya, karena keadaan yang dihadapi tentu tidak selalu mudah," kata Presiden Yudhoyono saat meninjau Satkorlak Penanggulangan Bencana Alam (PBA) Provinsi Bengkulu, Senin. Kepala Negara pada kesempatan itu memberikan bantuan secara simbolis kepada Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamudin, dengan didampingi Menko Kesra Aburizal Bakri, Menkes Siti Fadillah Supari dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto. Presiden mengatakan dirinya tidak terima jika dalam keadaan darurat seperti yang terjadi di Bengkulu dan Sumbar dan beberapa daerah lainnya, pemimpin daerah malah ikut mengungsi, sehingga pengelolaan dampak bencana kurang baik dan tidak maksimal. "Saya tidak menyalahkan para pemimpin dan pejabat daerah yang meninggalkan tempat dan mengungsi karena ada gempa susulan serta kemudian tsunami, namun dari tempat pengungsian masih bisa melakukan perintah-perintah, sehingga masyarakat tidak kehilangan kendali dan rasa percaya diri bisa timbul," katanya. Presiden Yudhoyono juga menekankan dalam kondisi darurat seperti ini pemimpin harus siap tidak tidur jika memang diperlukan. "Kalau pemimpin tidak menyelenggarakan tugas dengan baik, hampir pasti pekerjaan yang seharusnya dapat diselesaikan dengan efektif tidak akan tercapai," kataya. Kepala Negara menuturkan paska gempa, tentu ada trauma di masyarakat yang bebannya bisa dikurangi dengan pendekatan spiritual oleh para ulama, namun posisi pemimpin dan pejabat daerah dibutuhkan untuk memberikan arahan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul. Pada kesempatan itu, Presiden Yudhoyono meminta pemimpin daerah tidak memberikan berita atau informasi yang tidak benar selain dari BMG dan instansi berwenang lainnya. Hal yang sama juga ditekankan kepada media cetak dan elektronik agar mengambil atau mengutip dan mengambil bahan berita dari sumber-sumber resmi. "Untuk itu, saya akan mengecek langsung ke lapangan bagaimana bantuan yang telah disampaikan pemerintah benar-benar sampai pada masyarakat yang membutuhkan," katanya. "Saya tidak senang kalau ada penduduk Bengkulu yang membutunkan bantuan tapi tidak kita bantu. Wajib hukumnya kita memberikan bantuan namun ada logikanya, ada data dan dilakukan pengecekan di lapangan," katanya. Di hadapan Presiden Yudhoyono, sebelumnya Gubernur Bengkulu menjelaskan gempa telah mengakibatkan kerusakan cukup parah, dan hingga Minggu (16/9) rumah penduduk rusak total sebanyak 7.904 unit, rusak berat 6.745 unit dan rusak ringan 13.173 unit. Kemudian rumah ibadah rusak total 139 unit, rusak berat 34 unit dan rusak ringan 104 unit, fasilitas pendidikan rusak total 260 unit, rusak berat 440 unit dan rusak ringan 185 unit, kantor pemerintah rusak total 48 unit, rusak berat 131 unit dan rusak ringan 70 unit, jalan/jembatan rusak total 86 unit, rusak berat 168 unit dan rusak ringan 56 unit serta irigasi rusak total 46 unit, rusak berat 100 unit dan rusak ringan 48 unit. Nilai kerugian sementara akibat kerusakan itu ditaksir mencapai Rp3,5 triliun. Usai meninjau Satkorlak, Presiden dan rombongan dengan menggunakan helikopter melakukan peninjauan ke lokasi dan korban gempa bumi di Kabupaten Muko Muko (300 Km dari Kota Bengkulu) dan selanjutnya menuju Sumatera Barat. (*)

Copyright © ANTARA 2007