KPK tidak boleh pandang bulu dan harus bisa mengungkap dugaan-dugaan kasus korupsi di Papua. Sebab, ada dugaan bahwa kasus korupsi di Papua juga menimbulkan kekerasan di PapuaJakarta, (ANTARA News) - Tokoh masyarakat Papua mengecam penembakan terhadap puluhan pekerja PT Istaka Karya yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua pada Minggu (2/12) oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Ketua Umum DPN Gerakan Cinta Rakyat (Gercin) NKRI, Hendrik Yance Udam, di Jakarta, Kamis, mendukung penuh langkah pemerintahan Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas dan menangkap seluruh pelaku kejahatan KKB.
"Kami mendukung pemerintah, dalam hal ini TNI dan Polri untuk menangkap para pelaku kejahatan kemanusiaan KKB yang selama ini membuat onar di wilayah Papua dan terlebih khusus di wilayah Pegunungan Tengah Papua," katanya.
Baginya tragedi penembakan di Papua adalah sebuah tragedi kemanusiaan. Kejadian tersebut merupakan pelangaran HAM yang harus diusut tuntas oleh aparat penegak hukum serta para penggiat HAM di NKRI.
"Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM di Papua, harus kita usut sampai tuntas siapa aktor intelektual di balik gerakan itu," ucapnya.
Oleh karena itu, Hendrik juga meminta kepada para penggiat HAM lokal, nasional, bahkan internasional untuk bersuara mengutuk aksi pembantaian warga NKRI.
Terlebih pembantaian dilakukan di tengah upaya pemerintah yang ingin memajukan Papua melalui pembangunan infrastruktur.
"Saat ini Papua sedang dibangun oleh presiden untuk jauh lebih baik. Itu (penembakan) sangat memilukan hati kami sebagai anak bangsa. Kami berterima kasih kepada Jokowi yang selama ini lakukan pembangunan infrastruktur Papua untuk lebih baik," ujarnya.
Hendrik pun meminta para elit politik untuk tidak berspekulasi dalam mengeluarkan pernyataan yang dapat mengakibatkan kegaduhan politik di Tanah Air pascapenembakan tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia berpendapat meningkatnya eskalasi kekerasan di Papua sebagai akibat dari tingginya angka korupsi di Papua.
Akibat maraknya praktik korupsi, menurut Hendrik, mengakibatkan masyarakat Papua sulit untuk merasakan kesejahteraan yang terus diupayakan pemerintah Indonesia.
"KPK tidak boleh pandang bulu dan harus bisa mengungkap dugaan-dugaan kasus korupsi di Papua. Sebab, ada dugaan bahwa kasus korupsi di Papua juga menimbulkan kekerasan di Papua," kata Hendrik.
Dirinya pun meminta KPK tidak perlu takut untuk mengungkap segala macam dugaan kasus korupsi di Papua dan meminta kepada seluruh aparat penegak hukum untuk bisa mengawasi penggunaan dana yang selama ini digelontorkan pemerintah pusat.
"KPK masuk saja, tidak perlu takut. Kami senantiasa mendukung upaya pemberantasan korupsi di Tanah Papua yang sudah menyebabkan terhambatnya peningkatan kesejahteraan di tengah masyarakat," ucapnya.
Menurutnya, usai kejadian kekerasan di Papua, saat ini juga malah sudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memunculkan isu-isu Papua merdeka. Padahal, antara rakyat Papua dengan NKRI sudah memiliki keterikatan yang final.
Sebanyak 31 pekerja proyek jalan Trans Papua yang sedang bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, diduga dibunuh kelompok bersenjata, Minggu (2/12) malam.
Polda Papua menduga sebanyak 24 orang dibunuh di hari pertama sementara delapan orang yang berusaha menyelamatkan diri di rumah anggota DPRD, tujuh di antaranya dijemput dan dibunuh KKB dan satu orang belum ditemukan. ***2***
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2018
