Jakarta (ANTARA News) - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di DPR menyatakan penghargaannya terhadap sikap TNI/Polri yang belum akan menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2009. "FPP menilai itu adalah putusan bijak yang disesuaikan dengan kondisi sebagian masyarakat, parpol serta anggota TNI dan Polri sendiri yang belum siap menghadapi implikasi dari penggunaan hal pilih anggota TNI/Polri," kata Ketua FPPP, Lukman Hakim Saefudin, lewat pesan pendek yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa. Berdasarkan hasil survei Mabes TNI, sekitar 60 persen prajurit TNI menyatakan menolak menggunakan hak pilih pada pemilu 2009, demikian dinyatakan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/9). FPPP sendiri menilai keikutsertaan TNI/Polri dalam Pemilu yang akan datang akan menjadi sebuah tindakan berisiko, mengingat hal tersebut dapat menyeret institusi TNI/Polri ke dalam pusaran politik praktis. Wacana seputar hak pilih bagi TNI/Polri dalam Pemilu 2009 mencuat di tengah berlangsungnya penggodokan paket Rancangan Undang-Undang (RUU) politik di DPR. Menhan Juwono Sudarsono menyatakan dirinya akan menyampaikan hasil survei tersebut kepada DPR yang akan mengambil keputusan. (*)

Copyright © ANTARA 2007