Padang (ANTARA News) - Tujuh unit gedung milik pemerintah di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) rusak berat dan menjadi tidak layak huni setelah gempa berkekuatan 7,9 dan 7,7 Skala Richter (SR) secara beruntun mengguncang wilayah itu pada Rabu sore dan Kamis pagi pekan lalu. "Banyak gedung milik pemerintah kini dalam kondisi rusak berat akibat guncangan gempa, termasuk gedung kantor Gubernur Sumbar yang hingga kini masih dinilai tim ahli," kata Wakil Gubernur Sumbar, Marlis Rahman, di Padang, Kamis. Pasca gempa beruntun itu, seluruh gedung milik pemerintah sebanyak 101 unit kini dinilai kelayakan huniannya oleh Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumbar bekerjasama dengan Puslitbangkim Bandung serta Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan Dirjen Cipta Karya. Dari hasil penilaian itu, tujuh unit bangunan dinyatakan rusak berat terbagi atas tiga gedung rusak berat keseluruhan unit bangunan, dan empat unit rusak berat sebagian saja. Gedung rusak berat itu, yakni dinas peternakan, gedung BPKP, Diklat Provinsi, Universitas Negeri Padang, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Perpustakaan Daerah dan Gedung Joeang 45. Khusus Kantor Gubernur Sumbar, kini masih dinilai dan butuh waktu satu minggu untuk menetapkan hasil kerja tim itu. Menurut Marlis, kerusakan gedung kantor gubernur cukup parah, yakni pada lantai dua, tiga dan empat dindingnya retak-retak cukup banyak, bagian tertentu atapnya lepas, serta tiang penyangga juga hampir lepas. Untuk sementara, seluruh pegawai yang biasanya bekerja di lantai dua, tiga dan empat, kini dipindahkan ke aula dan ruangan lainnya pada lantai satu. "Rencananya kantor gubernur ini akan diperbaiki ulang, karena kondisinya cukup parah dan aktivitas sementara dipindahkan ke gedung Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Khatib Sulaiman," katanya. Ke depan, katanya, Pemprov Sumbar berencana membangun kantor baru di jalan by pass, terletak di pinggiran Kota Padang. Pembangunan kantor di jalan by pass itu akan dilakukan secepatnya, karena telah disetujui DPRD, dan kini telah tersedia lahan seluas 1,3 hektar. "Kita masih membutuhkan sekitar 10 hektar lahan lagi, karena rencananya seluruh unit kantor dinas provinsi akan pindah ke by pass," katanya.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007