KPK soroti tata kelola pemerintahan di Jambi

KPK soroti tata kelola pemerintahan di Jambi

Ketua KPK Agus Rahardjo (Kiri) dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menyampaikan konferensi pers penetapan 13 tersangka kasus suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018 di gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018). (ANTARA News/Benardy Ferdiansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi menyoroti tata kelola pemerintahan di Provinsi Jambi terkait diumumkannya kembali tersangka suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi.

"Kalau Anda menanyakan perbaikan politik di Jambi pasti bukan ranah kami, yang kami dampingi selalu perbaikan tata kelola pemerintahan, yang terkait banyak hal yang menjadi fokus kami," kata Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat.

Dalam pengembangan kasus itu, KPK pada Jumat mengumumkan 13 tersangka yang terdiri atas unsur pimpinan DPRD, pimpman Fraksi, anggota DPRD dan swasta.

"Yang menjadi fokus kami terkait dengan perbaikan tata kelola perizinan supaya lebih tranparan, lebih akuntabel kemudian di samping perizinan juga pengadaan barang jasa," kata Agus.

Selain itu, kata dia, yang juga menjadi perhatian lembaganya adalah soal pengawasan internal di Provinsi Jambi. "Jadi, hal-hal yang terkait itu yang kami akan selalu jadi perhatian kami. Di samping juga bagaimana mereka membicarakan APBD antara legislatif dan eksekutif," kata Agus. 

Karena itu,  KPK mendorong dilakukannya e-planning dan e-budgeting agar masyarakat di Jambi juga bisa mengikuti pembahasan soal APBD tersebut. 

"Sebetulnya pembicaraan itu bukan hanya ditingkat legislatif dan eksekutif kalau itu betul-betul e-planning dan e-budgeting dilakukan rakyat pun di Jambi bisa ikuti pembahasan itu. Jadi kalau Anda tanyakan pasti yang kami dampingi terus perhatikan adalah mengenai tata kelola pemerintahannya mulai perizinan dan lain-lain," ujar Agus.

Adapun 13 tersangka itu terdiri atas tiga unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Ketua DPRD Cornelis Buston (CB), Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar (ARS) dan Wakil Ketua DPRD Chumaidi Zaidi (CZ).

Selanjutnya, lima pimpinan fraksi, yakni Sufardi Nurzain (SNZ) dari Fraksi Golkar, Cekman (C) dari Fraksi Restorasi Nurani, Tadjudin Hasan (TH) dari Fraksi  PKB, Parlagutan Nasution dari Fraksi PPP dan Muhammadiyah (M) dari Fraksi Gerindra.

Kemudian satu pimpinan komisi, yaitu Zainal Abidin (ZA) selaku Ketua Komisi III. Tiga anggota DPRD Provinsi Jambi masing-masing Elhelwi (E), Gusrizal (G), dan Effendi Hatta (EH). Terakhir dari unsur swasta adalah Jeo Fandy Yoesman alias Asiang (JFY).

KPK telah memproses lima (lima) orang sebagai tersangka hingga divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pertama, Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Kedua, Plt Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Erwan Malik putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun 6 bulan dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan. Ketiga, Plt Kepala Dinas PUPR Arfan putusan Pengadilan Tinggi pidana 3 tahun dan dengan Rp100 juta subsider 3 bulan. 

Keempat, anggota DPRD Provinsi Jambi Supriyono dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp400 juta dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 

Terakhir, Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola dengan putusan Pengadilan Negeri pidana 6 tahun, denda Rp500 juta dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak rerdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 
Baca juga: KPK tetapkan 13 tersangka kasus suap DPRD Jambi
Baca juga: Zumi Zola dikirim ke LP Sukamiskin
Baca juga: Zumi Zola divonis 6 tahun penjara

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Bupati Kudus nonaktif M Tamzil dituntut 10 tahun penjara

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar