Langkah-langkah pengendalian impor yang lebih berani sangat diperlukan guna mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, langkah pengendalian impor yang dilakukan melalui serangkaian kebijakan pemerintah harus dilakukan dengan lebih berani guna mengatasi persoalan defisit neraca perdagangan nasional.

"Langkah-langkah pengendalian impor yang lebih berani sangat diperlukan guna mengurangi tekanan terhadap neraca perdagangan," kata Bambang Soesatyo dalam rilis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dengan fenomena turunnya harga minyak, neraca perdagangan berpotensi surplus pada akhir 2018, dengan catatan jika impor produk lain bisa lebih dikendalikan.

Ia mengingatkan bahwa pada November 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan RI mengalami defisit 2,05 miliar dolar AS.

Untuk menyehatkan neraca perdagangan, DPR mendorong pemerintah untuk lebih berani mengendalikan impor sejumlah produk elektronik, alas kaki, tas dan koper hingga peralatan rumah tangga dan peralatan kantor.

Selama ini, bersama produk migas dan bahan pangan, impor produk elektronik, alas kaki hingga peralatan rumah tangga dan kantor tercatat sebagai kontributor terbesar dari total nilai impor sejak tahun 2017.

Politisi Partai Golkar itu menyatakan bahwa sebagian dari produk tersebut sudah dibuat di dalam negeri, sehingga produk-produk impor tersebut patut dibebankan pajak penghasilan (PPh) pasal 22 yang lebih besar dari yang ditetapkan sekarang.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan berusaha meningkatkan neraca perdagangan Indonesia melalui kebijakan untuk mendorong ekspor, menjaga impor, dan kerja sama dengan negara-negara lain.

"Ekspor dan impor, serta kerja sama perdagangan internasional merupakan faktor yang dapat mendorong neraca perdagangan Indonesia," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, Kasan, saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, 27 November 2018.

Menurut Kasan, impor juga merupakan bagian dari perdagangan internasional yang tidak bisa dihindari. "Namun, bagaimana agar kebijakan impor dapat dibuat dengan tepat sehingga tidak merugikan Indonesia," jelasnya.

Selain itu, ujar dia, ekspor dan impor menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi Indonesia karena disadari bahwa suatu negara tidak hanya bisa melakukan ekspor saja tanpa impor.

Ia berpendapat bahwa impor bukan hal yang perlu dihindari karena impor sebenarnya juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan mengimpor bahan baku untuk dapat dijadikan produk bernilai tambah.

Baca juga: BI: defisit transaksi kuartal IV akan melebihi tiga persen

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2018