Markas Besar PBB (ANTARA News) - Pertemuan tingkat tinggi mengenai Irak berakhir pada Sabtu dengan dukungan bagi peran yang lebih besar dari PBB untuk negara tersebut, namun disertai pemahaman bahwa hal itu memerlukan semakin besarnya perbaikan keamanan di Irak. Sekjen PBB, Ban Ki-moon serta perdana menteri Irak, Nuri al-Maliki, mengungkapkan mendukung peningkatan peran PBB saat akhir pertemuan selama dua jam yang dihadiri perwakilan lebih dari 20 negara dan badan-badan multilateral. "Ada penekanan dari banyak pembicara bagi adanya peran utama PBB dalam mempromosikan rekonsiliasi nasional," kata Ban dalam konferensi pers bersama Maliki. "Terdapat kesepakatan pasti bahwa masyarakat internasional tidak bisa berpaling dari atau mengabaikan Irak," katanya, seperti dilaporkan AFP. "Stabilitas negara itu adalah kepedulian kita bersama." Namun, Sekjen PBB juga mengingatkan bahwa meski keamanan telah membaik di Irak," masih banyak yang harus dilakukan" sebelum PBB secara substansial dapat meningkatkan kehadirannya di negara itu. PBB mengizinkan paling banyak 65 stafnya berada di Irak setelah kantor badan dunia itu diledakkan oleh serangan bom dengan truk pada 19 Agustus 2003 yang menewaskan 22 orang, di antara korban yang paling dikenal adalah utusan khusus PBB, Sergio Vieira de Mello. Saat ini ada 95 staf internasional PBB di negara tesebut, terdiri dari 65 staf di Baghdad dan 30 di Arbil, kota kaum Kurdi Irak. Sekitar 235 staf afiliasi PBB berada di Yordania dan Kuwait. Irak dan negara-negara tetangganya bertemu dengan negara-negara kuat dan negara-negara donor dalam acara yang disponsori PBB itu. Pertemuan tertutup tersebut berfokus kepada cara memperkokoh kehadiran PBB dan meninjau ulang International Compact with Iraq (ICI), suatu program lima tahun untuk menstabilkan politik, ekonomi dan keamanan negara itu. Maliki dan para perwakilan negara-negara tetangga Irak juga menjelaskan cara terbaik untuk mempromosikan dialog dan kerjasama regional, kata para pejabat PBB. Pertemuan itu dihadiri para menteri dan perwakilan dari 20 negara termasuk lima anggota tetap DK PBB serta negara tetangga Irak yaitu Bahrain, Mesir, Iran, Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Suriah dan Turki. AS diwakili Menteri Luar Negerinya, Condoleezza Rice, selain itu pertemuan tersebut juga dihadiri perwakilan dari Kanada, Jerman, Italia, Jepang, Uni Eropa, Komisi Eropa, Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional hadir sebagai pengamat. Agenda pertemuan adalah "tantangan dan peluang" dalam melaksanakan resolusi nomor 1770 DK PBB yang diterima bulan lalu serta dukungan bagi usaha pemerintah Baghdad dalam menghentikan kekerasan sektarian serta dialog politik bagi semua kalangan dan rekonsiliasi nasional. Resolusi 1770 memperpanjang mandat Misi Asistensi PBB di Irak (UNAMI) selama satu tahun dan menyerukan badan itu untuk "memberi nasehat, dukungan dan asistensi" kepada pemerintah Irak dalam berbagai isu. (*)

Copyright © ANTARA 2007