New York (ANTARA News) - Pemerintah Indonesia menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam inisiatif StAR/Stolen Asset Recovery guna lebih memperkuat kemampuannya melaksanakan ketentuan Bab V Konvensi PBB mengenai pemberantasan korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) 2003 mengenai pengembalian aset, khususnya dalam hal melacak, membekukan dan mengembalikan aset yang berada di luar wilayah yurisdiksinya. Hal tersebut dikemukakan dalam pertemuan dwipihak antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Bank Dunia, Robert B Zoellick, di sela-sela sidang umum ke-62 PBB, di New York, Selasa sore waktu setempat atau dini hari waktu Indonesia. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan kedua belah pihak, disebutkan kedua belah pihak menggarisbawahi StAR sebagai sebuah program unik dan inovatif yang memungkinkan negara berkembang dan negara maju mendapatkan manfaat dalam konteks implementasi UNCAC 2003. Disebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Indonesia telah mengambil langkah-langkah penting dan mendasar dalam upaya memberantas korupsi. Oleh karena itu, sebagai negara pihak dari Konvensi UNCAC 2003 dan tuan rumah penyelenggaraan pertemuan ke-2 negara-negara pihak dari UNCAC 2003 di Bali, 28 Januari-1 Febuari 2008, Indonesia menyatakan keinginan untuk berpartisipasi dalam inisiatif StAR. Sebagai tindak lanjut, maka misi bersama Bank Dunia dan UNODC akan berkunjung ke Indonesia guna mengembangkan lebih lanjut program bantuan teknis spesifik di bawah inisiatif StAR. Kedua pemimpin juga mendesak negara-negara maju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa pusat-pusat keuangan dunia tidak menjadi tempat penyimpanan dana hasil korupsi yang dilarikan dari negara berkembang. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 30 menit itu kedua belah pihak juga bertekad melakukan kerja sama dalam bentuk suatu strategi baru kemitraan negara untuk mendukung pencapaian prioritas-prioritas pembangunan Indonesia di tahun-tahun mendatang. Hal itu berlaku khususnya di bidang pengentasan kemiskinan, reformasi pemerintahan, keberlanjutan lingkungan, investasi pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor swasta. Secara umum, pertemuan itu membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama, termasuk kemitraan strategis Bank Dunia di Indonesia, inisiatif StAR yang baru diluncurkan bersama oleh Kantor PBB untuk Masalah Obat Terlarang dan Kriminal (United Nations Office on Drugs and Crime) dan Bank Dunia serta peran kepemimpinan Indonesia di bidang lingkungan dan perubahan iklim. Sementara beberapa hari terakhir di Indonesia marak berkembang pro-kontra mengenai inisiatif StAR yang menempatkan mantan presiden kedua RI Soeharto di peringkat pertama mantan penguasa yang melakukan pencurian aset negara terbesar. Sejumlah pihak mendukung upaya baik yang diusulkan oleh Bank Dunia, namun tidak sedikit juga yang mempertanyakan maksud di balik semua keputusan yang terkesan mendadak itu. (*)

Copyright © ANTARA 2007