counter

Artikel

Komitmen Indonesia-AS tingkatkan nilai perdagangan

Komitmen Indonesia-AS tingkatkan nilai perdagangan

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyaksikan penandatanganan perjanjian bisnis antara pengusaha Republik Indonesia dan Amerika Serikat di KBRI, WashingtonDC, 14 Januari 2019. (ANTARA/M Razi Rahman)

New York, (ANTARA News) - Perang dagang bukanlah salah satu istilah yang disenangi oleh Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita karena mengatasi hambatan perdagangan merupakan hal yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, pada saat ini perekonomian global masih terancam oleh kondisi perang dagang yang ditandai dengan melesatnya kenaikan tarif masuk atas sejumlah komoditas barang impor, yang dipicu oleh pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump.

Mendag sendiri dalam kunjungan pertamanya ke luar negeri pada tahun 2019 diawali dengan perjalanan misi perdagangan ke sejumlah kota dan negara bagian di Amerika Serikat, 14-19 Januari 2019.

Berbagai lokasi yang dikunjungi adalah Washington DC (ibu kota Amerika Serikat), New York City (salah satu pusat perdagangan global), dan Nebraska (kawasan produksi agribisnis AS).

Perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat merupakan salah satu hal yang esensial bagi perekonomian nasional

Sebagaimana diketahui, total perdagangan Indonesia-AS mencapai 25,92 miliar dolar AS, surplus untuk Indonesia sebesar 9,7 miliar dolar AS.

Total perdagangan dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif sebesar 0,39 persen. Pada tahun 2017, AS merupakan negara tujuan ekspor nonmigas ke-2 setelah China dengan nilai 17,1 miliar dolar AS.

Produk ekspor utama Indonesia ke AS antara lain udang, karet alam, alas kaki, ban, dan pakaian perempuan.

Dari segi impor, AS menjadi negara sumber impor nonmigas ke-5 bagi Indonesia dengan nilai 7,7 miliar dolar.

Produk impor utama Indonesia dari AS, antara lain kacang kedelai, kapas, gandum, residu pabrik tepung dan limbah makanan, serta makanan olahan untuk hewan.

Selain itu, Mendag juga mengemukakan bahwa kunjungan kerja ini salah satu strategi untuk mencapai ekspor nonmigas yang ditargetkan naik 7,5 persen dibandingkan dengan tahun lalu atau sebesar 175,9 miliar dolar AS.

Menurut Enggartiasto Lukita, kunjungan kerja misi perdagangan itu upaya meningkatkan kinerja ekspor yang harus dilakukan sedini dan seoptimal mungkin di tengah kondisi pelambatan pertumbuhan ekonomi global.

Ia mengingatkan bahwa pada tahun ini, ekspor nonmigas ditargetkan naik menjadi 175,9 miliar dolar AS dibandingkan dengan tahun lalu.

Pada periode Januari-November 2018, neraca perdagangan nonmigas tercatat surplus sebesar 4,64 miliar dolar AS pada Januari-November 2018.

Dalam periode tersebut, ekspor secara keseluruhan tumbuh positif sebesar 7,7 persen dengan nilai ekspor migas sebesar 15,65 miliar dolar dan ekspor nonmigas 150,14 miliar dolar.



Bahas GSP

Mendag juga membahas secara bilateral mengenai penerapan "Generalized System of Preferences" (GSP) dengan Dubes Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer.

Pertemuan itu penting karena AS sedang mengevaluasi apakah Indonesia masih pantas untuk menerima GSP atau tidak.

GSP merupakan program pemerintah AS dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, yaitu dengan membebaskan bea masuk ribuan produk negara-negara itu, termasuk Indonesia, ke dalam negeri "Paman Sam" tersebut.

Sebanyak 3.546 produk Indonesia diberikan fasilitas GSP berupa eliminasi tarif hingga nol persen.

Dalam tujuh bulan terakhir, Pemerintah Indonesia telah melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan AS agar status Indonesia dapat tetap dipertahankan di bawah skema GSP.

Hal tersebut karena program itu dinilai memberi manfaat baik kepada eksportir Indonesia maupun importir AS yang mendapat pasokan produk yang dibutuhkan.

Pada Oktober 2017, Pemerintah AS melalui USTR mengeluarkan Peninjauan Kembali Penerapan GSP Negara (CPR) terhadap 25 negara penerima GSP, sedangkan Indonesia termasuk di dalamnya.

Pada 13 April 2018, USTR secara eksplisit menyebutkan akan melakukan peninjauan pemberian GSP kepada Indonesia, India, dan Kazakhstan.

Hal itu tertuang dalam Federal Register Vol. 83, No. 82. Pada 30 Mei 2018, AS juga mengumumkan akan melakukan peninjauan GSP terhadap Thailand.

Evaluasi itu untuk melihat apakah Indonesia memenuhi beberapa kriteria program GSP, di mana beragam kriteria antara lain terkait dengan hak asasi manusia, hak-hak pekerja, dan hak properti intelektual (IPR).

Bila Indonesia tidak lagi menjadi negara penerima GSP maka produk dari Indonesia yang saat ini menerima GSP, ke depannya akan dikenakan bea masuk normal bila diekspor ke AS.

Mendag berpendapat bahwa bila pemerintah AS memperpanjang fasilitas kemudahan GSP untuk Indonesia maka juga akan menguntungkan AS.



Ada kemajuan

Setelah pertemuan Mendag RI-Dubes Perdagangan AS yang digelar di Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) di Washington DC, Selasa (15/1), Mendag menyatakan ada kemajuan dalam pembahasan GSP tersebut.

"Untuk GSP, kita sudah ada progres dan mereka (pemerintah Amerika Serikat, red.) akan membahas lebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus kita penuhi sambil menunggu kita memenuhi komitmen," kata Enggartiasto Lukita.

Enggartiasto mengungkapkan bahwa proses evaluasi yang dilakukan AS terhadap status Indonesia sebagai negara penerima GSP masih berjalan sehingga berbagai fasilitas terkait dengan GSP yang diterima oleh beragam komoditas yang diekspor dari RI ke AS juga masih berlaku.

Dirinya juga bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri AS (United States Chamber of Commerce) yang juga menunjukkan dukungan agar berbagai produk dari Indonesia masih tetap mendapatkan fasilitas GSP dari pemerintahan AS.

Bebagai asosiasi di AS, lanjutnya, sepakat memberikan dukungan agar RI tetap diberikan fasilitas kemudahan GSP juga karena dampak dari perang dagang AS-China.

Menurut Enggartiasto, kondisi perekonomian global seperti China yang semakin bertambah bebannya untuk mengekspor ke negeri adidaya tersebut juga membuat pengusaha "Negeri Paman Sam" itu juga mencari sumber tekstil dari negara lainnya.

Mendag juga mengingatkan bahwa berbagai perusahaan asal AS telah banyak yang melihat potensi Indonesia untuk menjadi hubungan regional bagi aktivitas bisnis dan perdagangan mereka.

Apalagi, menurut dia, dengan adanya perjanjian perdagangan seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) antara negara-negara ASEAN dengan enam negara lainnya (China, Jepang, Korea Selatan, Australia, India, dan Selandia Baru), perusahaan AS juga dinilai menjadi takut untuk tertinggal.



Berpotensi

Perdagangan antara Indonesia dan AS juga berpotensi untuk mencapai 50 miliar dolar AS/tahun atau melebihi hampir dua kali lipat dari nilai perdagangan kedua negara saat ini, yaitu 25,92 miliar dolar AS/tahun.

Duta Besar RI untuk AS Budi Bowoleksono menyampaikan target untuk bisa mencapai perdagangan sekitar 50 miliar dolar AS/tahun bukanlah hal yang ambisius, tetapi merupakan harapan yang realistis untuk ditargetkan.

Apalagi, pemeritah Indonesia saat ini juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka menghilangkan hambatan perdagangan.

Mendag juga optimistis bahwa nilai perdagangan antara Indonesia dan AS bisa melesat ke depannya.

Saat ini, ucap dia, perdagangan dengan AS lebih memberikan keuntungan bagi Indonesia.

Misalnya, kedelai dari Amerika Serikat ternyata terkenal akan kualitasnya yang baik sehingga dibutuhkan oleh pengusaha tahu tempe di Tanah Air, demikian pula ekspor perhiasan Indonesia ternyata volumen dan sasaran terbesar adalah AS.

Kalangan pengusaha Amerika Serikat diajak untuk tetap optimistis menghadapi ketidakpastian global serta terus mempererat kolaborasi dengan dunia usaha Indonesia.

Kerja sama pada saat ini --di mana dunia tengah menghadapi ketidakpastian global-- adalah berupaya menjalin hubungan perdagangan yang lebih mendalam dan kemitraan investasi yang lebih komprehensif.*


Baca juga: Mendag katakan perpanjangan GSP untungkan Indonesia dan AS


 

Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Trade Expo 2019 targetkan nilai transaksi 1,7 miliar dolar AS

Komentar