Jakarta (ANTARA News) - Hampir semua perbankan terutama yang membiayai kredit berjangka panjang termasuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) mengalami potensi mismatch (kesenjangan pendanaan). "Jadi jangan dianggap kalau Bank Tabungan Negara (BTN) diambil alih bank lain dapat mengatasi mismatch , karena bank lain juga mengalami problem serupa," kata Direktur Utama BTN Kodradi di Jakarta, Jumat malam usai berbuka puasa dengan anak yatim. Menurutnya, persoalan ini semua orang juga sudah tahu sehingga kalau ada yang menyebut di surat kabar apabila BTN diambil alih kemudian dapat mengatasi mismatch justru akan menjadi bahan tertawaan. "Gimana nggak mismatch , lha wong duitnya dari deposito, giro, tabungan doang kok," ucapnya. Menurut Kodradi, wacana akuisisi yang berkembang saat ini hanya menghabiskan energi, tenaga, dan waktu. Lebih baik bicara mengenai peningkatan peran serta perbankan ke depannya. Ke dalam saya selalu katakan supaya lebih kompak, lebih kerja keras supaya prestasi lebih baik, supaya bermanfaat bagi stakeholder rakyat banyak," Ucapnya. Menurut dia, sejauh ini BTN sudah berjalan di rel yang benar. Artinya, selalu menjalankan tugas pemerintah untuk merumahkan rakyat yang berpenghasilan rendah lewat KPR RSH. Kodradi mencontohkan, dari 31 bank yang tekan MOU penyediaan KPR RSH, ternyata 97 persen KPR RSH itu tetap dari BTN. Sementara bank lain memilih terjun di KPR besar yang menguntungkan. Bahkan, ada bank yang dijuluki the best bank in commercial estate, tapi tak memperhatikan rakyat kecil karena hanya memikirkan untung. BTN selama ini dikenal sebagai satu-satunya bank yang akan mendukung tugas pemerintahan khususnya di bidang perumahan. Seperti diketahui pemerintah memiliki tugas menyediakan sandang, pangan, papan. "Kalau Wong Jowo (orang Jawa) bilang wareg itu pangan, wirasto itu pakaian, wismo rumah, wasis pendidikan, waras kesehatan, Maka Pemerintah cukup pikirkan yang lima ini, wis wareg nduwe rumah rakyat senang. Karena, rakyat berhak tinggal di rumah yang layak itu amanah UUD, ucapnya. Menurut Kodradi, sejauh ini BTN sudah sesuai dengan skenario Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bahkan sebelum API itu dilontarkan. BTN, lanjutnya, sudah didorong menjadi bank fokus pada 21 Agustus 2002. Sebelum ada API menyatakan kriteria bank yakni internasional, nasional, fokus BTN sudah disuruh pemerintah sebagai pemegang saham untuk jadi bank yang fokus di bidang perumahan," kata Kodradi. Bankir kawakan ini menegaskan, di API itu posisi BTN sudah sebagai bank fokus retail khusus pemerintahan dan itu sudah diterima BI dan pemerintah. Buktinya bank lain tak mau terjun ke KPR RSH. Kalau ada cabang industri usaha yang diminati pasar serahkan pada swasta. Sementara untuk RSH, pasar belum minat ya serahkan pada BTN, ucapnya. Kodradi mengakui BTN memang harus dinaikkan kapasitasnya walaupun secara modal sudah cukup. "Sekarang CAR BTN sudah 18 persen, saya nggak ada kesulitan apa-apa sebetulnya. Tapi kalau pemerintah mau nambahi tugas seribu rusunami ya memang harus tambah modal sebesar Rp2 triliun. Saya tahu pemerintah sedang kesulitan, nggak mungkin nambahin modal. Lalu bagaimana cari di luar. Salah satunya jual saham di bursa," ucapnya. Kodradi juga mempertanyakan rencana IPO yang dibatalkan pemerintah. Padahal BTN sudah sangat siap buat go public. "Saya sudah go public dengan menjual surat utang sejak 1989," ucapnya. Alternatif kedua, kata Kodradi, mencari dana dari luar dengan mencari strategic partner. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007