"Mismatch" masih jadi permasalahan pendidikan

"Mismatch" masih jadi permasalahan pendidikan

Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto Kusuma Seta. (Foto: ANTARA News/Desi Purnamawati)

Solo (ANTARA News) - Mismatch atau ketidaksesuaian kebutuhan pasar kerja dengan lulusan pendidikan masih menjadi permasalahan sektor pendidikan di dalam negeri.

"Faktanya dari seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, lebih dari 40 persennya mismatch," kata Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing Ananto Kusuma Seta pada Seminar Nasional dengan tema "Teknologi, Industri, dan Pendidikan" di Surakarta, Sabtu.

Ia menyebutkan dalam hal ini terjadi horisontal mismatch dan vertikal mismatch. Menurut dia, untuk horisontal mismatch ini yaitu seorang lulusan Fakultas A yang seharusnya bekerja jenis A tetapi harus bekerja jenis B yang tidak dipelajari dalam kurikulum.

"Sebetulnya tidak apa-apa, tetapi jadinya mubazir," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya ada juga vertikal mismatch, yaitu lulusan Strata 1 (S1) harus mengambil pekerjaan yang seharusnya untuk anak lulusan SMA.

"Jumlahnya ini lebih dari 50 persen. Vertikal ini bisa overqualified dan bisa underqualified. Ini menjadi persoalan bagi kita. Oleh karena itu, kita merefleksi sendiri ke mana arah pendidikan Indonesia ke depan," terangnya.

Ia mengakui hingga saat ini belum ada terobosan di dunia pendidikan yang mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selain itu, pekerjaan rumah lain di sektor pendidikan yang perlu dibenahi yaitu bagaimana meminimalisasi angka pengangguran khususnya dari lulusan perguruan tinggi.

"Data BPS per bulan Agustus 2018 menyebutkan jumlah pengangguran di pendidikan tinggi cenderung meningkat jika dibandingkan 2017 pada bulan yang sama. Ini jadi PR kita bersama, bagaimana menghasilkan lulusan yang tidak bersaing dengan robot dan menghasilkan lulusan yang bisa awet untuk memasuki dunia pekerjaan di masa depan," jelasnya.

Oleh karena itu, kata dia, yang perlu dilakukan ke depan adalah melakukan perubahan paradigma.

"Salah satu yang dilakukan adalah memastikan apa yang kita bekalkan, yaitu top ten skill, seperti kepemimpinan dan kemampuan dalam berkomunikasi," katanya.*


Baca juga: Raperda pendidikan untuk kemakmuran diperjuangkan PKS Jatim

Baca juga: KPAI: awal 2019 kekerasan di bidang pendidikan didominasi perundungan


 

Pewarta: Aries Wasita Widi Astuti
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Walkot Cilegon ingatkan kepala sekolah tak lakukan pungli

Komentar