Watimpres imbau tak perlu buru-buru bangun 1.000 BLK Komunitas

Watimpres imbau  tak perlu buru-buru bangun 1.000 BLK Komunitas

Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara penandatangan perjanjian kerja sama Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019). Pemerintah akan membangun 1.000 BLK Komunitas untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga pesantren. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp.

Malang  (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Prof Dr Abdul Malik Fadjar menyarankan sebaiknya tidak terlalu terburu-buru membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, tetapi revitalisasi saja yang sudah ada.

"Tapi, kalaupun terpaksa harus tetap membangun, hendaknya konsentrasi ke arah revolusi industri 4.0. Anak muda kan suka IT. Tetapi, pesan saya jangan sampai dihilangkan pelatihan keahlian yang ada," kata Malik dalam diskusi terbatas "Revitalisasi dan Revalidasi" BLK di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Menurut Malik, pelatihan-pelatihan keahlian yang ada sekarang jangan sampai dihilangkan dan tinggal menambahkan apa saja kekurangannya. Misalkan keahlian servis AC, karena  dalam jangka panjang masih tetap dibutuhkan.

Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan, Suhadi menyatakan ada 303 BLK yang  perlu direvitalisasi. 

Sementara lulusan SMA-SMK per tahun mencapai 2 juta, sehingga Presiden berencana membangun 1.125 BLK komunitas-komunitas tertentu. Sampai 2025 minimal dibangun 3.000 BLK.

"Swasta juga bisa berkontribusi pada siswa sekolah yang baru lulus," ucap Suhadi.

Sementara itu, Rektor UMM Dr Fauzan menyatakan perguruan tinggi juga bisa dilibatkan untuk meningkatkan keterampilan. BLK perlu perluasan akses dengan sinergi. "Kami punya bengkel mobil atau membuat KKN tematik," kata Fauzan.

Selain itu, mnurut dia, BLK juga bisa menggandeng lembaga-lembaga keterampilan yang memiliki fungsi pelatihan, termasuk Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) Vocational Education Development Center (VEDC) Bidang Otomotif dan Elektronika (BOE) di Malang yang di era 1990-an sangat terkenal sebagai tempat pelatihan.

"Kalau petanya sudah diketahui, ibaratnya tinggal pencet dan jalan, apalagi saya lihat gaya kepemimpinan Pak Jokowi (Presiden RI) adalah fungsional bukan struktural, sehingga BLK perlu gerak lincah mumpung belum terlambat," ujar Fauzan.

Kepala UPT BLK Singosari Hermanu Setijanto mengemukakan BLK masih menjadi sasaran pelatihan para pencari kerja dan meningkatkan produktivitas karyawan. Namun, 90 persen untuk pencari kerja, baik lulusan SD sampai SMA-SMK.

BLK Singosari lebih pada pelatihan keterampilan untuk industri, seperti teknik manufaktur, pendingin, garmen dan lainnya, namun kendala pada instruktur PNS yang kerap pindah tugas hingga pensiun, sedangkan penggantinya kurang.

Oleh karena itu, katanya, BLK juga kerap minta ke instruktur swasta. "Kami juga membuka peluang bagi perguruan tinggi sebagai instruktur pelatihan karena dinilai memiliki kemampuan," ujarnya.

Sementara itu, Kadisnaker Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo menyatakan kendala lulusan SMK tidak siap kerja antara lain karena masalah kesiapan mental. Contohnya, rekrutmen lulusan SMK kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), sebagian besar masalahnya adalah mental.

Dari 300 lulusan SMK tahap pertama, kata Yoyok, hanya menyerap 40 orang. Sedang jumlah SMK di Kabupaten Malang ada 129 atau 12.000 lulusan setiap tahunnya.

"Jika lulusan SMK harus siap kerja, perlu perbaikan kurikulum dan soft skill siswa," katanya.


Baca juga: Presiden harap BLK di pesantren lebih efektif dorong SDM terampil
Baca juga: Presiden saksikan penandatanganan Perjanjian Kerjasama BLK Komunitas Tahap I

Pewarta: Endang Sukarelawati
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Empat pengungsi Rohingya diberangkatkan ke Makassar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar