"Prinsip meritokrasi sudah berjalan, sistem yang diadopsi oleh negara kita. Dengan pusat penilaian ini, maka sistem meritokrasi ini akan semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Muhadjir.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menjelaskan keberadaan pusat penilaian kinerja pegawai bisa mencegah praktik mutasi berdasarkan nilai kekeluargaan atau kedekatan, yang menurut dia masih terjadi di lingkungan kementeriannya.
"Ini merupakan cara kita untuk mengurangi pola hubungan antarstaf yang interpersonal. Jadi sifatnya saat ini impersonal, dalam artian tidak mengutamakan siapa dia, tetapi apa yang dia kerjakan, kaitannya apa dengan kinerja saya dan tidak peduli siapa dia," tambah dia.
Dia berharap setelah ada pusat penilaian kinerja, setiap pegawai akan memiliki rapor kinerja yang akan menjadi dasar dalam penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi.
Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan pusat penilaian kinerja pegawai akan melakukan penilaian terhadap seluruh pegawai kementerian dan hasil penilaian itu akan digunakan dalam pemetaan jabatan.
"Nantinya akan digunakan untuk seleksi jabatan tinggi madya dan pratama," kata dia.
Dengan adanya sistem penilaian yang semacam itu, menurut dia, ke depan lelang jabatan terbuka untuk mencari pejabat baru tidak perlu dilakukan lagi.
Didik menjelaskan saat ini penilaian kinerja sudah 80 persen berjalan dan diperkirakan selesai pada akhir 2019.
"Kalau penilaian sudah selesai, maka akan mudah untuk melakukan pemetaan," katanya.
Baca juga: Presiden minta PNS mendekat ke masyarakat
Pewarta: Indriani
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019
