counter

Gubernur Bali ingatkan jajarannya hindari "jus KPK"

Gubernur Bali ingatkan jajarannya hindari "jus KPK"

Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Denpasar (Antaranews Bali via Humas Pemprov Bali/lhs/2019)

Saya pun kalau mengambil keputusan akan setiap saat berdiskusi dengan Pak Sekda, sudah benar atau tidak sesuai dengan hukum, harus dipastikan betul secara administrasi. Saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari."
Denpasar (ANTARA) - Gubernur Bali Wayan Koster mengingatkan jajarannya untuk menghindari "jus KPK" dan jangan sampai terkena operasi tangkap tangan gara-gara kasus korupsi.

"Kalau kedapatan melakukan korupsi dan dipanggil ke kantor KPK itu ada yang bilang rasanya seperti naik 'tangga sorga'. Ada juga istilah yang bilang jus apa yang paling cepat dan manjur untuk menurunkan berat badan? Jawabannya jus KPK, pasti cepat turun drastis berat badannya setelah dipanggil KPK karena tidak bisa tidur," kata Koster saat membuka Rakor dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, di Denpasar, Jumat.

Oleh karena itu, di hadapan segenap bupati/ wali kota dam perwakilan dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bali serta jajarannya, Koster mengingatkan untuk hati-hati dalam mengambil keputusan-keputusan yang menyangkut anggaran sehingga bisa terhindar dari "jus KPK".

"Saya pun kalau mengambil keputusan akan setiap saat berdiskusi dengan Pak Sekda, sudah benar atau tidak sesuai dengan hukum, harus dipastikan betul secara administrasi. Saya tidak mau ada hal-hal yang bermasalah di kemudian hari," ujar Gubernur kelahiran Singaraja, Kabupaten Buleleng tersebut.

Koster juga mengharapkan semuanya mengedepankan dedikasi yang baik dalam bekerja yang didukung pula oleh komitmen.

"Yang penting bekerja sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan harapan masyarakat, itu saja cukup. Kepuasan itu tidak ada batasnya, jadi kalau sudah dirasa cukup ya distop saja kepuasannya," ucapnya.

Rapat evaluasi tersebut dilaksanakan untuk tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bali, mencakup pengelolaan APBD, SDM, barang dan jasa serta aset dan perizinan. Di samping itu juga untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dan hingga pencegahan korupsi di sektor swasta.

"Korupsi adalah persoalan serius, harus disikapi dengan penindakan dan pencegahan dan menjadi fokus pemerintahan Indonesia saat ini. Saya ingin mendukung dan mengapresiasi tinggi kerja KPK di Bali agar Bali bersih dan bebas korupsi," katanya.

Di sisi lain, Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Asep Rahmat Suwandha merasa senang dengan komitmen Gubernur Bali dan jajaran dalam rapat evaluasi yang juga sebagai rencana aksi untuk pencegahan korupsi di Bali tersebut.

"Saya apresiasi dan senang sekali karena Napak Gubernur memastikan untuk hadir langsung karena tentu saja menganggap acara ini amat penting untuk pengelolaan pemerintahan ke depan. Saya bilang begini karena berdasar pengalaman, saham terbesar untuk keberhasilan ataupun kegagalan pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah adalah karena komitmen kepala daerahnya, besaran pengaruhnya lebih dari 50 persen," ucapnya.

Suwandha juga mengharapkan jajaran OPD dan ASN segera melengkapi pelaporan pajak dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena juga jadi salah satu faktor yang mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Selain itu reformasi birokrasi dan pelaporan gratifikasi juga jadi sorotan utama agar pengelolaan pemerintahan bisa berjalan bersih dan bebas indikasi korupsi.

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ada kolaborasi olahraga dan budaya dalam Porprov Bali XIV 2019

Komentar