Paris (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi X DPR Hakam Naja mengatakan, akan tersedia 4.000 beasiswa ke luar negeri untuk mahasiswa Indonesia pada 2009. Hal itu diungkapkannya pada kesempatan diskusi anggota Komisi X DPR, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Paris, Prancis, Sabtu, 27/10. Menurut Hakam Naja, anggaran beasiswa ini sudah masuk dalam anggaran APBN 2007. "Kita menargetkan 1.000 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia pada tahun 2007, meningkat menjadi 2.000 pada tahun 2008 dan 4.000 pada tahun 2009 nanti," ujar anggota Fraksi PAN itu. Ia menuturkan salah satu negara tujuan pengiriman mahasiswa ke luar negeri adalah Prancis karena pendidikan di Prancis tergolong maju. "Pemberian beasiswa ini tujuannya untuk mengangkat kualitas pendidikan kita yang kalah jauh dibandingkan negara-negara lain, terutama Eropa," tuturnya. Pola skema pendanaan dari pemberian bea siswa itu yakni mahasiswa boleh meminjam namun nanti dibayarkan setelah lulus dan bekerja. Dalam hal ini, pemerintah diharapkan bekerja sama dengan lembaga keuangan. Ketika ditanya apakah tidak lebih baik pemberian bea siswa itu dialihkan untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dalam negeri terlebih dahulu, ia menjawab bahwa dana untuk kebutuhan dalam negeri sudah jauh lebih banyak. "Jika kita hanya memanfaatkan negara asing untuk belajar ke luar negeri itu akan membuat kita semakin tergantung. Mahasiswa yang berpotensi untuk ke luar kita dorong dengan dana kita sendiri. Hal itu (pemberian bea siswa) juga dilakukan negara-negara lain," katanya kepada ANTARA News. Hakam dan beberapa anggota DPR lainnya mengunjungi beberapa negara di Eropa termasuk Prancis untuk studi banding masalah Badan Hukum Pendidikan. Ia menepis kritikan bahwa kunjungan itu hanya buang biaya. Menurut dia, dana kunjungan tersebut hanya 0,5 persen dari APBN dan itu perlu dilakukan karena apa yang didapatkan jauh lebih besar dibandingkan hanya meminta data dari KBRI atau perkumpulan mahasiswa seperti PPI setempat. Dalam kesempatan diskusi itu, Duta Besar Indonesia untuk Prancis dan Kepangeranan Andora, Arizal Effendi beserta Ketua PPI Prancis, Mahmud Syaltout, atas nama Jejaring PPI Eropa menyerahkan rancangan naskah kerja hasil studi banding tentang sistem pendidikan tinggi di beberapa negara Eropa, diantaranya Prancis, Belgia, Jerman dan Swiss. Selain itu juga mereka memberikan masukan untuk rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang saat ini masih menjadi polemik. Diharapkan naskah kerja dan masukan itu bisa menjadi acuan atau referensi untuk sistem pendidikan tinggi di Indonesia. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2007