"Kita mengapresiasi panen tahun 2018 mampu memasok beras nasional," kata Bupati Lebak Iti Octavia saat panen raya di Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, belum lama ini.
Pemerintah Kabupaten Lebak memprioritaskan swasembada pangan melalui pengoptimalan budi daya pertanian padi dengan merealisasikan pembangunan jaringan irigasi.
Selama ini, kata dia, petani Kabupaten Lebak dalam setahun hanya dua kali tanam.
Karena itu, pembangunan jaringan irigasi diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) menjadi tiga kali tanam per tahun.
Selain itu juga dilakukan pembangunan infrastruktur jalan usaha tani untuk memudahkan pengangkutan produksi pertanian dari lahan tanam ke masyarakat.
Pemerintah daerah juga menyalurkan bantuan produksi pertanian pangan, di antaranya benih unggul, pupuk, pestisida, dan alat pertanian.
"Kami berkomitmen untuk membangun ketahanan pangan melalui pemberdayaan kelompok tani agar produksi beras meningkat," ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan beras di Tanah Air terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.
Selama ini, Kabupaten Lebak telah menjadi pemasok beras terbesar bersama kabupaten lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek).
Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian (Kementan) Kabupaten Lebak masuk 10 kabupaten pemasok beras nasional untuk kebutuhan masyarakat Jabotabek bersama Kabupaten Serang, Pandegelang, dan Sukabumi, serta Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Cianjur, Purwakarta, Subang, dan Kabupaten Karawang.
"Kami mendorong produksi pangan di Lebak terus meningkat dan terbukti pada 2014 hasil panen mencapai 553.220 ton gabah kering panen (GKP) lalu pada 2018 terealisasi 735.540 ton GKP," ujarnya.
Baca juga: Harga beras di Lebak turun Rp500/kg
Andalan Ekonomi
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak Dede Supriatna mengatakan pertanian padi sawah hingga kini masih menjadi andalan pendapatan ekonomi petani dibandingkan tanaman hortikultura dan palawija.
Pendapatan petani yang mengembangkan pertanian padi sawah lebih besar dibandingkan pertanian hortikultura dan palawija, ujarnya.
Nilai investasi usaha pertanian padi sawah mencapai Rp800 miliar dari lahan tanam seluas 100.000 hektare per tahun atau dengan kata lain biaya produksi Rp8 juta per hektare.
Dari nilai investasi sebesar itu yang jika menghasilkan panen dikalkulasikan pendapatan petani rata-rata Rp24 jut per hektare maka perguliran uang sekitar Rp2,4 triliun per tahun.
Karena itu, banyak petani di Kabupaten Lebak mampu menyekolahan anaknya hingga perguruan tinggi juga membangun rumah, membeli kendaraan hingga melaksanakan ibadah haji ke tanah suci.
Selama ini, usaha pertanian menyumbangkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB) cukup besar hingga mencapai 36 persen.
Sehingga pertanian dinilai menggulirkan pertumbuhan ekonomi yang baik yang pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah menargetkan produksi beras pada tahun 2018 mencapai 320.000 ton dan kebutuhan konsumsi per tahun hanya 140.000 ton dari jumlah penduduk 1,2 juta jiwa.
Untuk itu, produksi beras surplus 180.000 ton atau surplus 15 bulan ke depan, ujarnya.
Produksi beras dari hasil pertanian padi sawah memang hingga kini menjadi andalan ekonomi petani.
"Pendapatan ekonomi petani padi sawah itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Baca juga: Petani di Lebak mulai panen raya
Kebijakan Jokowi
Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Lebak Iman Nurzaman mengatakan sejak beberapa tahun terakhir Lebak menjadi pemasok beras nasional.
Keberhasilan lumbung pangan itu tentu tidak lepas dari kebijakan Jokowi yang mengalokasikan anggaran pertanian cukup besar guna mendukung swasembada beras, juga peningkatan ekonomi petani.
Kabupaten Lebak mendapat bantuan alokasi anggaran dari APBN Pusat hingga Rp20 miliar. Pengalokasian anggaran sebesar itu untuk kebutuhan sarana prasarana produksi (sapras), seperti penyaluran benih, pupuk dan pestisida.
Diperkirakan seluas 41.000 hektare lahan sawah tahun 2018 mendapat bantuan peningkatan produksi pangan.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan peralatan pertanian (alsintan), di antaranya alat pengering gabah, traktor, pompa dan penggilingan beras.
Kebijakan Jokowi lainnya, kata dia, menggulirkan program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai.
Selama ini, program Upsus dapat mendongkrak produksi pangan sekaligus peningkatan usaha petani.
"Kami yakin produksi pangan itu bermuara pada meningkatnya pendapatan ekonomi petani," katanya.
Ketua Kelompok Gabungan Desa Tambakbaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak Ruhyana mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Jokowi untuk mendukung swasembada pangan dan peningkatan ekonomi petani.
Saat ini, dirinya bersama 100 anggota tani sangat merasakan dampak dari menerima bantuan sarpras di antaranya benih, pestisida dan pupuk.
"Kita mampu memproduksi beras sebanyak 30 ton per bulan dengan transaksi penjualan Rp240 juta jika harga beras Rp8.000/Kg," katanya.
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Agus M. Tauchid mengatakan selama ini petani Kabupaten Lebak telah ikut mendukung kedaulatan pangan nasional karena produksi pangan di daerah ini dipasok ke luar daerah, seperti wilayah Jabotabek.
"Kami berharap hasil panen padi itu dapat meningkatkan pendapatan ekonomi petani," katanya.
Menurut pedagang beras di Pasar Rangkasbitung H Baden (65), pada panen padi Januari-Maret 2019 pasar dibanjiri beras lokal dan tidak mendatangkan beras dari luar daerah.
Pihaknya kini menampung kembali beras lokal dari berbagai sentra lumbung pangan di Kabupaten Lebak karena tibanya musim panen raya itu.
Saat ini, harga beras mulai turun rata-rata Rp500/kg antara lain beras medium KW 1 semula Rp10.900/kg menjadi Rp10.300/kg, beras KW 2 semula Rp9.900/kg turun menjadi Rp9.500/kg dan beras KW 3 dari Rp8.700/kg menjadi Rp8.200/kg.
Menurut dia, menurunnya harga itu karena pasokan beras lokal melimpah, katanya.
Baca juga: Cadangan beras 100 ton disiapkan untuk persiapan bantuan bencana di Lebak
Baca juga: Persediaan beras di Lebak melimpah
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019
