Ketua Panwaslu LN Kota Kinabalu, Istiqlal saat memantau sejumlah tempat pemungutan suara (TPS) atau Kotak Suara Keliling (KSK) di wilayah Sandakan, Selasa, mengemukakan, letak perusahaan yang mempekerjakan WNI sangat berjauhan dengan waktu tempuh hingga berjam-jam merupakan salah satu kendala yang dialami.
"Lokasi perkebunan kelapa sawit yang ada WNI bekerja sangat berjauhan. Menyulitkan bagi kami untuk memaksimalkan pengawasan," ujar dia dibenarkan seorang anggota Panwaslu LN Kota Kinabalu, Imanuddin Siregar.
Selain itu, kendala kedua adalah sulitnya jaringan komunikasi pada TPS/KSK tertentu yang jauh di perkotaan sehingga komunikasi dengan pengawas pembantu.
Ia mengakui, sebagian besar di lokasi TPS/KSK tidak ada sinyal telepon maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan dengan mendatangi lokasi pemungutan suara yang dapat terjangkau.
Kendala ketiga adalah kurangnya tenaga pengawas pembantu disebabkan ketatnya persyaratan yang ditentukan oleh Bawaslu RI.
Istiqlal mengungkapkan, Bawaslu RI menetapkan syarat pendidikan bagi pengawas pembantu minimal berijazah SMA atau sederajat. Sementara sebagian besar WNI yang bekerja di Negeri Sabah hanya tamat SMP atau sederajat.
Kemudian, masa perekrutan sangat terlambat dari Bawaslu RI. "Bulan Maret 2019 baru dilakukan perekrutan makanya sangat sulit mendapatkan tenaga pengawas pembantu di TPS/KSK di ladang-ladang," ungkap dia.
Lalu kendala lain yang ditemukan di lapangan adalah kurangnya sosialisasi Pemilu 2019 sehingga banyak WNI yang tidak paham tata cara pencoblosan.
Sebab, kata dia, baru pemilu serentak 2019 ini dilakukan secara masif dengan mendirikan TPS/KSK pada 252 titik di seluruh wilayah Sandakan.
Baca juga: Panwaslu Kota Kinabalu memantau pemungutan suara di perkebunan sawit
Baca juga: Panwaslu LN Kota Kinabalu awasi pemungutan suara di Sandakan
Baca juga: Kronologi terbakarnya kendaraan pengangkut surat suara di Kinabalu
Pewarta: Rusman
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
