Jakarta (ANTARA News) - Politisi muda Partai Demokrat, Benny K Harman, di Jakarta, Senin, atas nama partainya menyorot kritis vonis bebasnya Adelin Lis dari kasus pembalakan liar oleh Pengadilan Negeri Medan. "Kalau ada hal-hal yang janggal di balik keputusan itu, maka lengkap sempurnalah sudah `gilanya` mafia peradilan bekerja di negeri ini," kata mantan jurnalis yang kini beralih jadi anggota parlemen dan sehari-harinya bertugas di Komisi III DPR igu. Ia mengatakan hal ini kepada ANTARA, merespons penegasan Gubernur Lemhanas, Prof Dr Muladi, SH, yang meminta pengusutan atas terjadinya perbedaan tanggal surat eksekusi dan saat jatuhnya vonis bebas Adelin Lis di Pengadilan Negeri (PN) Medan, pekan silam. "Ini sangat aneh. Mahkamah Agung (MA) harus bertanggungjawab tentang hal ini," tegas Prof Dr Muladi, SH. Terhadap hal itu, Benny Harman amat menyayangkan ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam berhadap-hadapan dengan jaringan `mafia peradilan` yang sudah semakin lengkap memainkan berbagai modus operandinya di Indonesia, Apa yang terjadi di ruang PN Medan itu, menurut Benny Harman, membuktikan pengadilan Indonesia tidak responsif lagi, bahkan tak perduli terhadap masalah bangsa dan negaranya. "Makanya, selain MA dan Kejagung, Menteri Hukum dan HAM yang terkesan tak bisa berbuat apa-apa, sehingga Adelin Lis kini diduga lolos ke luar negeri, juga harus bertanggung jawab," tandas Benny K Harman lagi. (*)

Copyright © ANTARA 2007