counter

KPU Jayapura jelaskan mengapa keterlambatan logistik terjadi

KPU Jayapura jelaskan mengapa keterlambatan logistik terjadi

Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama (kemeja hitam motif putih) saat menemui warga dan penyelenggara tingkat bawah di Jayapura, Rabu (17/4/2019), yang meminta keterangan terkait keterlambatan logistik pemilu. (ANTARA News Papua / Alfian Rumagit)

Jayapura (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura menjelaskan mengapa keterlambatan logistik yang terjadi di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan, sehingga menyebabkan penundaan pemilu menjadi Kamis (18/4).

Ketua KPU Kota Jayapura Oktovianus Injama di halaman kantornya di Jalan Baru Youtefa, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Rabu, menjelaskan di hadapan para warga dan penyelenggara tingkat bawah terkait hal tersebut.

"Diantaranya karena surat suara dicetak di Jakarta, surat suara yang dilipat bukanlah dari KPU Kota Jayapura, lalu C6-KPU mengalami perubahan karena adanya perubahan DPTb hingga beberapa kali, DPT hasil perbaikan 1 hingga 3. Yang ketiga ini yang baru tanggal 12 kemarin kami terima," katanya.

Menurut dia, dari sejumlah hal tersebut yang menyebabkan terjadinya keterlambatan penyaluran logistik di Abepura dan Jayapura Selatan, namun KPU Kota Jayapura telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengurus hal itu.

"Kami memprioritaskan terlebih dahulu penyaluran untuk Distrik Muara Tami yang berbatasan langsung dengan negara tetangga PNG, lalu Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram dan selanjutnya ke Abepura dan Jayapura Selatan tapi ini yang terlambat," katanya.

Penjelasan dari Ketua KPU Kota Jayapura yang dikawal dan disaksikan oleh aparat kepolisian dari Polres Jayapura Kota dan Bawaslu Kota Jayapura itu sempat mendapat reaksi keras dari warga dan penyelenggara tingkat bawah, termasuk menanyakan soal honor mereka.

"Kami akan buat berita acara ke Bawaslu Kota Jayapura terkait keterlambatan ini. Apapun hasil rekomendasinya KPU Kota Jayapura akan laksanakan. Tapi kami sudah dengar bahwa hasil rekomendasinya berupa pemilu susulan bukan lainnya, dan ini ada konsukuensinya dan kami akan laksanakan itu," kata Oktovianus Injama

Sementara itu, Kadistrik Abepura Dionisius Deda ketika diminta tanggapan terkait hal itu mengaku ada 369 TPS di Abepura yang mengalami penundaan akibat keterlambatan logistik dari KPU Kota Jayapura.

"Abepura keseluruhan alami penundaan, sebanyak 369 TPS. Dan tadi ada KPPS yang demo ke KPU menanyakan honor dua hari, tapi sudah dijelaskan oleh KPU Kota Jayapura. Kami siap bantu penyaluran logistik," kata Dionisius Deda.

Dalam aksi protes oleh warga dan penyelenggara tingkat bawah di halaman Kantor KPU Kota Jayapura nampak terlihat para komisioner Bawaslu Kota diantaranya Hardin Halidin dan Rinto Pakpahan.

Keduanya enggan memberikan komentar terkait penundaan tersebut karena sedang memantau proses di KPU Kota Jayapura.

"Kami sedang melihat dulu, nanti hal ini akan dirapatkan," kata Rinto.
 

Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Faisal Yunianto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Ombudsman sarankan Polri benahi SOP

Komentar