"Indikator harga mahal pada daging, gula, dan beras menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara produksi pangan domestik dengan pemenuhan kebutuhan di pasar," kata Muhammad Diheim Biru di Jakarta, Rabu.
Menurut Diheim, kalau kebijakan pangan terus dibatasi, serta tidak dilakukan adanya upaya untuk menyederhanakan rantai distribusi dan juga masih adanya pembatasan peran swasta di pasar, maka harga pangan kemungkinan akan tetap tinggi karena kesenjangan tadi.
Sementara itu, ujar dia, pembenahan untuk sektor perdagangan juga penting, antara lain karena untuk bidang pangan, rantai komoditas konsumsi rakyat di Indonesia masih cenderung lebih banyak dikendalikan oleh BUMN.
"Peran swasta di pasar domestik masih dibatasi oleh kebijakan kementerian-kementerian terkait. Harga komoditas yang merupakan bahan pangan utama seperti beras, gula, dan daging-dagingan, masih terlampau mahal dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina, Thailand, Malaysia, dan India," tuturnya.
Diheim menambahkan, untuk menutupi kesenjangan tersebut, perlu adanya pertimbangan untuk melibatkan swasta dalam melakukan perdagangan komoditas pangan.
Ia menyatakan bahwa pihak swasta dapat membantu memperkuat distribusi yang lebih efisien dan juga berpotensi memperkuat teknologi produksi domestik serta membantu peranan Bulog dalam melakukan impor pangan pada tingkat harga yang efisien.
Secara ideal, lanjutnya, apabila laju pasokan pangan ke pasar lebih cepat karena rantai distribusi yang lebih singkat, juga diiringi dengan peningkatan produktivitas yang tinggi, pasokan pangan domestik bisa memenuhi permintaan di pasar dan komoditas menjadi lebih murah untuk dibeli oleh konsumen masyarakat kelas ekonomi bawah rata-rata.
Sebagaimana diwartakan, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho mengatakan sudah seharusnya pemerintah memastikan harga pangan pokok yang terjangkau dan lapangan kerja bagi masyarakat guna menyelesaikan salah satu masalah ekonomi bangsa saat ini.
"Saya rasa memang sudah menjadi tugas pemerintah untuk memastikan harga bahan pokok yang terjangkau dan lapangan kerja bagi masyarakat, terlepas siapa yang terpilih," katanya di Jakarta, 13 April lalu.
Untuk menstabilkan harga, menurut dia, pemerintahan mendatang perlu memperbaiki tata niaga serta memperbarui data agar pasokan dan permintaan dapat terkendali.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2019
