Jakarta (ANTARA News) - Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pemeriksaan sejumlah pejabat BI atas kasus dugaan aliran dana BI ke sejumlah pihak. Kepala Biro Humas BI, Filianingsih Hendarta, di Jakarta, Senin, mengatakan BI selama ini telah berupaya semaksimal mungkin mendukung kelancaran proses hukum dalam menghadirkan pejabat-pejabat BI sesuai jadwal yang ditentukan. "Dalam hal apabila dukungan tersebut oleh KPK dinilai kurang optimal, maka BI akan meningkatkan koordinasi dengan KPK guna mendukung kelancaran penuntasan proses hukum dimaksud," kata Filianingsih. Filianingsih menyatakan hal ini menanggapi pernyataan KPK yang menyebutkan BI kurang koperatif dalam pemeriksaan kasus itu, seperti ketidakhadiran sejumlah pejabat BI saat dipanggil KPK. Sebelumnya, KPK kembali memanggil Gubernur BI Burhanuddin Abdullah untuk diperiksa, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir karena masih menempuh ibadah haji. "BI senantiasa menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Selama ini BI selalu koordinasi dan kooperatif terhadap KPK. BI dengan segera memenuhi panggilan, termasuk koordinasi kembali apabila ada hal yang perlu diklarifikasikan lebih lanjut," kata Filianingsih. Selain Burhanuddin Abdullah, sejumlah pejabat BI telah memenuhi panggilan KPK antara lain Deputi Gubernur Senior Miranda S Goeltom, mantan Deputi Gubernur Aslim Tadjuddin, Kepala Perwakilan BI Surabaya Rusli Simanjuntak, dan Direktur Hukum BI Oey Hoey Tiong. (*)

Copyright © ANTARA 2007