New York (ANTARA News) - Kelompok Hak Asasi Manusia (HAM) pada Jumat mempertanyakan apakah pemilihan umum (Pemilu) Thailan pada Minggu depan akan berlangsung "bebas dan adil" karena menyoroti adanya bukti bahwa militer telah mengintervensi proses Pemilu tersebut. Human Right Watch (HRW), kelompok HAM yang berpusat di New York menyalahkan Komisi Pemlu Thailand, karena gagal menindaklanjuti bukti bahwa militer mencoba mempersempit kesempatan Partai Kekuasaan Rakyat (PPP), sebuah partai politik yang dekat dengan mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawarta -- yang ditumbangkan dalam kudeta militer pada 19 Septemb 2006 -- untuk memenangkan pemilu tersebut. HRW menggarisbawahi Mahkamah Konstitusi yang didukung militer pada 30 Mai tahun ini membubarkan Partai Rak Thai (TRT) pimpinan Thaksin dan melarang 111 politisi TRT, termasuk Thaksin, dari kegiatan politik selama lima tahun dengan tuduhan memanipulasi pemilu pada 2 April 2006. "Pengadilan itu membubarkan TRT karena memanipulasi proses pemilu, namun kini junta militer melakukan hal yang sama," kata Elaine Pearson, diputi direktur HEW di kawasan Asia. "Para pimpinan militer melakukan manuver untuk mempengaruhi hasil pemilu dan menghambat sekutu Thaksin untuk kembali ke pemerintahan," katanya. Thailand dikuasai oleh pemerintah sementara sejak 15 bulan, yang ditentukan oleh militer, menyusul kudeta yang menumbangkan pemerintahan Thaksin dan menuduh kabinetnya melakukan korupsi dan mencerai-beraikan neagra. Junta telah berjanji untuk mengembalikan demokrasi secara penuh pada tahun ini melakukan pemilu hari Minggu depan. Kendati terdapat upaya membungkam mesin politik TRT pimpinan Thaksin, partai itu muncul sebagai pemain penting dalam pemilu mendatang lewat partai PPP, yang menjadi reinkarnasi dari TRT. PPP diperkirakan memenangkan pesta demokrasi itu, namun kemungkinan dicegah untuk memimpin pemerintahan mendatang, dengan jalan merubah undang-undang politik atau menjalin koalisi partai-partai kecil pro-junta, kata para analis Thailand. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007