counter

Garda Matahari sebut taati konstitusi kemajuan dalam berdemokrasi

Garda Matahari sebut taati konstitusi kemajuan dalam berdemokrasi

Koordinator Nasional Garda Matahari M Azrul Tanjung (kiri) dan calon Wakil Presiden 01 KH Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu (26/5/2019). ANTARA/Indriani/aa

Kita bersyukur pemilu berjalan lancar dan damai, kalaupun ada kemarin kericuhan itu tak lain ujian demokrasi,
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Nasional Garda Matahari Muhammad Azrul Tanjung mengatakan taat terhadap konstitusi merupakan kemajuan dalam demokrasi.

"Saya kira dengan diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi merupakan wujud taat pada konstitusi, yang mana dalam hal ini merupakan suatu kemajuan dalam demokrasi," ujar Azrul dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Dia menambahkan aturan konstitusional tersebut harus diikuti, yang mana dalam pemilihan umum lembaga yang menangani sengketa pemilu sudah ada yakni MK.

Ia mengucapkan terimakasih kepada relawan Garda Matahari yang berjuang memenangkan pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019. Menurut dia, sebagian besar relawan Garda Matahari merupakan kader organisasi masyarakat Muhammadiyah.

"Kita bersyukur pemilu berjalan lancar dan damai, kalaupun ada kemarin kericuhan itu tak lain ujian demokrasi," ujar dia.

Calon wakil presiden (cawapres) terpilih KH Ma'ruf Amin mengatakan pihaknya mengucapkan terimakasih atas dukungan kader Muhammadiyah melalui Garda Matahari.

"Kami terus membangun hubungan baik dengan kelompok masyarakat manapun dengan tujuan membangun keutuhan bangsa," sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menambahkan bahwa gugatan yang dilakukan pasangan Prabowo-Sandi sudah tepat.

"Itu sudah kesepakatan bangsa, yang mana kalau ada ketidakpuasan diserahkan kepada MK," lanjutnya.

Ma'ruf yang turut berbuka puasa di rumah mantan Ketua PAN itu menambahkan sebelumnya ia tak pernah menduga ditunjuk sebagai cawapres.Namun karena dukungan para ulama, akhirnya ia menerima pinangan capres petahana Jokowi.

"Tidak pernah direncanakan, tidak disiapkan. Kenapa saya mau, karena saya pikir ini suatu pengabdian dan dorongan pala ulama dalam rangka melanjutkan dan membangun kemaslahatan dan kemanfaatan," kata Ma'ruf.
 

Kuasa hukum BPN nilai KPU tidak jalankan amanat konstitusi

Pewarta: Indriani
Editor: Hendra Agusta
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar