Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) berambisi mendirikan 25 ribu lembaga keuangan mikro (LKM) untuk membantu permodalan masyarakat di desa-desa tertinggal. Menneg PDT HM Lukman Edy menegaskan hal itu di sela-sela penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Brawijaya (Unibraw) di Malang, Jawa Timur, Jumat malam. Nota Kesepahaman yang diteken Menneg PDT Lukman Edy dan Rektor Unibraw Prof Dr Ir Yogi Sugito tersebut mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal. Lukman menuturkan, salah satu cara memberdayakan perekonomian masyarakat adalah dengan menyediakan lembaga keuangan mikro yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. "Tentu naif jika, misalnya, untuk membeli solar untuk melaut nelayan harus meminjam ke bank. Yang pasti mereka akan meminjam ke rentenir. Dengan adanya LKM masalah ini tentu bisa diatasi," katanya. Kementerian PDT, kata Lukman Edy, akan berupayakan mengajukan rencana tersebut ke DPR dan meminta Unibraw bisa membantu dalam melakukan kajian serta menyiapkan naskah akademik yang bisa meyakinkan DPR. Lebih lanjut Lukman Edy menyatakan, pembentukan LKM merupakan salah satu fokus program kementeriannya pada 2008 yang masuk dalam program "Green Bank". "Untuk 2008 kita mencoba lebih fokus pada program-program yang selama ini terbukti berpotensi meningkatkan perekonomian masyarakat dan mampu mengentaskan daerah tertinggal dari ketertinggalannya," kata Lukman Edy. Selama ini, diakui Lukman Edy, semua hal, tentunya terkait daerah tertinggal, maunya diurus kementeriannya sehingga kurang fokus. "Ibarat mulai dari ternak jengkerik hingga ternak sapi," katanya.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008