London (ANTARA News) - Para menteri kabinet Inggris menyetujui rencana pembangunan fasilitas pengembangan nuklir generasi baru dalam pertemuan kabinet Selasa, juru bicara Perdana Menteri (PM) Gordon Brown melaporkan hari Rabu. Ketika ditanya apakah ada di antara para menteri yang menentang rencana tersebut ketika kabinet membahas hal itu atau langsung memberikan lampu hijau kepada fasilitas pengembangan nuklir yang baru tersebut, juru bicara PM Inggris itu mengatakan : "Saya kurang memperhatikannya." Isu energi nuklir menjadi agenda utama pada pertemuan Kabinet Inggris pada Selasa waktu setempat, dan pembicaraan berjalan dengan lancar, kata juru bicara tersebut. Komentarnya memberikan kesimpulan bahwa John Hutton, menteri di bidang usaha akan memberikan sikap setujunya secara langsung atas rencana pembangunan fasilitas nuklir generasi baru pada saat dirinya memberikan sambutannya dengan penuh semangat mengenai kebijakan energi kepada parlemen pada Kamis. Keputusan Pemerintah Inggris akan dipantau dengan seksama oleh pengelola fasilitas nuklir lainnya dari negara-negara lain, namun diperkirakan akan menimbulkan aksi protes dengan para pencinta lingkungan yang menentang rencana pembangungan fasilitas nuklir yang baru. Para pengelola fasilitas nuklir lainnya mengatakan, mereka dapat memanfaatkan fasilitas nuklir Inggris yang baru itu hingga 2017. Pemerintah Inggris berkesimpulan, setelah melakukan pengkajian selama tahun 2006 bahwa negara itu membutuhkan lebih dari satu fasilitas pengembangan nuklir yang dapat memnyediakan sumber listir dari angin dan gelombang air, serta melakukan penghematan konsumsi energi guna memerangi pemanasan global dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dan gas yang harganya tinggi. Namun, Februari lalu seorang hakim dari pengadilan tinggi negri tidak mengabulkan rencana yang dicanangkan pemerintrah untuk pembangunan fasilitas nuklir baru karena dikatakan belum memberikan konsultasi yang cukup kepada masyarakat. Dikatakannya, Pemerintah Inggris harus melakukan konsultasi kepada masyarakat sekali lagi dengan akhir batas waktu Oktober mendatang. Sementara itu, kelompok pencinta lingkungan Greenpeace mengatakan, keputusan itu akan tetap saja merupakan pelanggaran hukum, karena masyarakat luas diberikan informasi yang tidak memadai dalam sesi konsultasi yang kedua dan selain itu juga masih belum memeliki rancangan untuk menangani limbah radio-aktif. Fasilitas nuklir pada saat ini memasok 18 persen kebutuhan listrik di Inggris, namun semua fasilitas nuklir tersebut tidak terkecuali satupun harus ditutup dalam waktu 15 tahun. Tenaga nuklir dipandang oleh sebagian pihak sebagai hal yang sesuai dalam menghadapi kondisi pemanasan global karen tidak menghasilkan emisi gas karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Padahal, menurut Greenpeace bagi mereka yang menentang tenaga nuklir adalah sesuatu yang menelan biaya tinggi dan sangat berbahaya. Direktur Pelaksana Greenpeace, John Sauven, mengatakan bahwa persetujuan kabinet di Kerajaan Inggris itu tidak akan memecahkan masalah kebutuhan energi Inggris. "Kita membutuhkan efisiensi energi, pembersih dari pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil, pembaruan, serta kebijakan desentralisasi stasiun sumber tenaga listrik seperti yang ada di Skandinavia," kata Sauven. Keputusan Pemerintah Inggris mengenai hal itu juga diikuti secara seksama oleh negara-negara lain, dan sebagian besar beranggapan bahwa Pusat Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) untuk menjamin kelangsungan pasokan listrik dan ikut dalam upaya memerangi pemanasan global dari pembakaran bahan bakar fosil, demikian laporan Reuters. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2008