Magelang (ANTARA News) - Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edi mengatakan, kondisi infrastruktur dasar masyarakat di daerah yang mengalami konflik sosial mengalami kemunduran hingga 10 tahun. "Konflik sosial itu infrastruktur sosial, infrastruktur politik dan infrastruktur ekonomi rusak, mundur sepuluh tahun," katanya usai berbicara di hadapan anggota berbagai organisasi sosial kemasyarakat di bawah Nahdlatul Ulama Kabupaten Magelang di Pondok Pesantren Usuluddin, Salaman, di Magelang, Jateng, Sabtu. Ia mencontohkan, konflik di Maluku antara lain mengakibatkan kerusakan perguruan tinggi, sekolah-sekolah, kepercayaan masyarakat, dan hilangnya tali silaturahmi. Selama tiga tahun terakhir, katanya, pemerintah melakukan intervensi untuk memulihkan Maluku. Tahun 2008 telah disiapkan dana sekitar Rp250 miliar untuk menyelesaikan berbagai persoalan infrastruktur dasar masyarakat baik di Maluku maupun Maluku Utara. "Semua sosial ekonomi, kepercayaan masyarakat, bagaimana ketakutan mereka tidak turun ke kebun akhirnya tidak bisa produktif ini kita bangkitkan lagi, menjalin kerja sama, keberagaman antarumat beragama," katanya. Pemerintah juga berupaya menyelesaikan konflik sosial dan keterbelakangan masyarakat di Papua antara lian melalui Inpres Percepatan Papua. "APBD-nya sendiri yang otsus (otonomi khusus) triliunan, tinggal sekarang bagaimana kita dampingi masyarakatnya sehingga mampu memanfaatkan sumber fiskal sebaik-baiknya untuk memperbaiki fundamental ekonomi masyarakat. Mereka APBD-nya sudah hampir lima triliun rupiah, belum lagi ada Inpres Percepatan Papua bisa sampai Rp1 triliun," katanya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008