counter

Artikel

Membenahi wisata Jakarta di kepulauan

Oleh Fauzi

Membenahi wisata Jakarta di kepulauan

Pusat pemerintahan Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

Saat ini sekitar 36 pulau dimiliki swasta dimana mereka mau mengembangkan itu jika diberikan kemudahan
Jakarta (ANTARA) - Sebagian orang mengenal Jakarta hanya sebatas daratan saja dengan lima kota madya yakni Jakarta pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Tetapi secara kewilayahan, DKI Jakarta memiliki satu kabupaten administratif yakni Kepulauan Seribu.

Total luas wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah 4.745,62 kilometer persegi (km2) terdiri dari 8,76 km2 daratan dan 4.690,85 km2  lautan dengan gugusan pulau-pulau.

Lebih dari 110 buah pulau di Kepulauan Seribu, dimana 11 pulau di antaranya terdapat pemukiman masyarakat yakni Pulau Payung, Tidung, Lancang, Pari, Untung Jawa, Panggang, Pramuka, Kelapa, Kelapa Dua, Harapan dan Sebira.

Bupati Kepulauan Seribu, Husein Murad mengatakan Kepulauan Seribu  terus fokus melakukan pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana  perhubungan hingga pariwisata.

Husein menjelaskan untuk pembangunan infrastruktur perhubungan, tahun 2019 akan dilakukan penyusunan studi kelayakan pengembangan pelabuhan di 10 pulau di Kepulauan Seribu dengan anggaran Rp1,2 miliar. Selain itu, Dinas perhubungan telah menentukan jalur pelayaran regular hingga ke Pulau Sabira, sebagai pulau paling jauh di jajaran Kepulauan Seribu.

“Mudah-mudahan tahun 2020 nanti, ada sebagian program fisik yang dibangun,” harap Husein.

Husain mengatakan tahun 2019, Dermaga Kali Adem sebagai salah satu pintu masuk penyeberangan dari Jakarta ke Kepuluauan Seribu sedang dilakukan pembangunan dan pembenahan fasilitas.

APBD DKI Jakarta  2019 menyebut, sejumlah program pembangunan infrastruktur pelabuhan di antaranya peningkatan fasilitas kepelabuhanan di Pelabuhan Muara Angke senilai Rp73,15 miliar dan pengerukan kolam putar dan alur di pelabuhan penumpang Muara Angke senilai Rp8,3 miliar.

Selanjutnya di Kepulauan Seribu di antaranya pendalaman alur di Pulau Panggang senilai Rp10,8 miliar, pendalaman alur di Pulau Kelapa senilai Rp9,9 miliar dan perawatan serta pemeliharaan dermaga senilai Rp2,8 miliar.

 

Taman Nasional Kepulauan Seribu di Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

Dukung pariwisata

Bupati Husein menjelaskan pembangunan infrastruktur perhubungan juga dapat mendongkrak kunjungan pariwisata di Kepulauan Seribu. Selain wisata bahari, Kepulauan Seribu memiliki sejumlah pulau untuk wisata cagar budaya di antaranya Pulau Bidadari, Pulau Onrust, Pulau Kelor dan Pulau Cipir, yang cagar budayanya dikelola Dinas Pariwisata DKI Jakarta.

“Lokasinya bagus dan tidak jauh dari daratan. Hanya butuh pengembangan lagi, karena di sana ada benteng dan rumah sakit peninggalan zaman Belanda,” ujarnya.

Pengembangan pariwisata Kepulauan Seribu tidak hanya mengandalkan kerja pemerintah daerah yang menyasar segmen wisatawan menengah ke bawah, tetapi sentuhan pihak swasta juga dibutuhkan untuk segmen menengah ke atas.

“Wisatawan kelas menengah ke bawah banyak datang di pulau-pulau pemukiman dan tinggal di home stay milik warga,” kata Husein.

Pemkab secara terus-menerus memelihara kondisi Kepulauan Seribu agar tetap bersih, nyaman serta lebih menarik untuk para wisatawan. Upaya   pembinaan kepada masyarakat juga terus dilakukan, agar mereka dapat menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan.

Husein menaruh harapan agar semua pihak dapat mencintai Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari Jakarta dan bagian dari ibu kota Negara dengan pulau-pulau kecil nan indah.

Selain itu, masyarakat harus berbangga menjadi warga Kepulauan Seribu yang juga warga Jakarta dan harus siap menjadi tuan rumah untuk kunjungan wisatawan yang semakin meningkat.

Wisatawan lokal tiba di Dermaga Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)
 

Kepala Sub Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kepulauan Seribu, Cucu Ahmad Kurnia menjelaskan rumus pembangunan pariwisata terbagi atas tiga bagian yakni peningkatan aksesibilitas, amenitas dan atraksi.

Aksesibiltas terkait dengan sarana dan prasarana transportasi menuju destinasi wisata. Amenitas berupa fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan selama berwisata di suatu destinasi.

“Untuk peningkatan aksebilitas ada pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta,” kata Cucu.

Cucu mengatakan pihaknya bekerja pada tugas pokok dan fungsi peningkatan pariwisata untuk bagian atraksi yang dapat dijual kepada wisatawan. Atraksi itu di antaranya menjual event lokal kepada wisatawan seperti sedekah laut di Pulau Kelapa dua.

Pengembangan lainnya dengan membuat ikon-ikon swafoto untuk sosial media di Kepulauan Seribu yang dapat mengundang wisatawan datang, yang pada akhirnya dokumentasi foto itu dapat menjadi media promosi pariwisata daerah.

Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat, agar menjadi tuan rumah yang ramah bagi wisatawan.

APBD DKI Jakarta 2019 menyebut, sejumlah program kepariwisataan di Kepulauan Seribu di antaranya pentas seni ruang publik dengan alokasi Rp2,5 miliar, festival musik komunitas sebesar Rp3 miliar, pemilihan abang dan none Jakarta Kepulauan Seribu Rp1,8 miliar, pemilihan putra-putri bahari Rp1,3 miliar, promosi pameran Kepulauan Seribu Rp3 miliar, Kepulauan Seribu Water Sport Competition Rp4 miliar hingga branding kepariwisataan senilai Rp4,9 miliar.

 

Aktivitas perekonomian masyarakat di Pulau Pramuka, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)

Stabilitas harga

Pembangun infrastuktur di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak sekadar membangun sarana prasarana perhubungan dan pariwisata saja, tetapi lebih dari itu dibutuhkan pembangunan insfrastruktur yang dapat menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk kebutuhan masyarakat setempat.

Hampir sebagian besar harga bahan pangan di Kepulauan Seribu lebih mahal dibandingkan harga di daratan Jakarta, karena aksebilitas untuk mendapatkannya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup mahal.

“Masyarakat membeli Sembako di sekitar Banten dan Tanggerang dengan biaya dan transportasi yang mahal, terpaksa mereka harus menjual kembali dengan mahal pula,” jelas Bupati Husein.

Bupati memberikan apresiasi untuk perusahaan daerah (PD) Pasar Jaya yang membangun gudang Jakgrosir untuk menjaga stabilitas harga Sembako di Kepulauan Seribu, sehingga harga di daratan Jakarta sama dengan harga di pulau.

Nahkoda Kapal Motor (KM) Kelvin, Suwandi mengatakan dirinya mengangkut kebutuhan pokok sejumlah pedagang di wilayah Pulau Pramuka dan Pulau Panggang dari Pelabuhan Rawasaban, Tanggerang.

Angkutan kapal kebutuhan pokok itu dilakukan selama dua hari sekali, dengan jarak tempuh 5 jam sekali perjalanan pulang pergi.

“Biasanya berangkat pukul 6 pagi dari Pulau Pramuka dan pulang pukul 12 siang dari Pelabuhan Rawasaban. Gudangnya akan diresmikan awal Juli 2019,” katanya.

Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin memastikan gudang Jakgrosir yang dibangun di Pulau Tidung Kecil, segera diresmikan awal Juli 2019.

Dia menjamin walaupun ukuran gudang sekitar 500 meter persegi, tetapi cukup untuk menampung produk dan melayani masyarakat di Kepulauan Seribu.
 

Masyarakat di Pulau Pramuka yang memanfaatkan kapal trandisional sebagai transportasi antarpulau. (ANTARA/FAUZI LAMBOKA)
 

Membenahi Aturan

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik menegaskan jika pemerintah DKI Jakarta ingin membangun Kepulauan Seribu lebih baik lagi, sebaiknya membenahi aturan terkait sarana dan prasarana umum.

“Saya kira aturannya harus dibenahi terkait pembebasan lahan harus ada 40 persen untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial,” kata Taufik.

Aturan yang dimaksud itu yakni Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2012 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum.

Pasal 12 ayat 2 dijelaskan setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan pusat bisnis dengan luas lebih dari atau sama dengan 5 hektare, wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas dengan proporsi paling sedikit 40 persen dari keseluruhan luas lahan.

Taufik menegaskan selama aturan itu belum diubah, maka pembangunan Kepulauan Seribu tidak akan mengalami kemajuan. Sehingga dalam waktu dekat, pihaknya akan mengubah aturan tersebut.

“Diubah supaya merangsang mereka untuk datang berinvestasi,” tegas Taufik.

Perubahan aturan itu terkait potensi pariwisata di Kepulauan Seribu yang nantinya akan dikelola oleh pihak swasta. Menurut Taufik, sebagian pulau yang dimiliki swasta di Kepulauan Seribu belum dikelola dengan maksimal.

“Saat ini sekitar 36 pulau dimiliki swasta dimana mereka mau mengembangkan itu jika diberikan kemudahan,” kata Taufik.

Terkait pengembangan pariwisata oleh swasta, Cucu Ahmad Kurnia mengatakan pengembangan itu dilakukan di pulau-pulau yang tidak didiami oleh masyarakat.

The Ritz Carlton Hotel Company LLC, perusahan asal Amerika Serikat (AS) yang bergerak di bidang hotel dan resort saat ini sedang membangun hotel di Kepulauan Seribu.

“Mudah-mudahan dua tahun lagi selesai,” ujarnya.

Cucu menjelaskan terkait aturan 40 persen untuk pembangunan sarana publik memang menjadi kewajiban pihak swasta, sehingga pulau yang dikembangkan tidak tertutup total untuk masyarakat.

“Sebenarnya keberanian pemerintah daerah untuk mengeksekusi hal itu,  kami selalu menagih ke pihak swasta agar membangun fasilitas publik,” tegas Cucu.  


Baca juga: Kementerian PUPR bangun infrastruktur pariwisata Kepulauan Seribu
Baca juga: Fahri Hamzah usul ibu kota dipindah ke Kepulauan Seribu


Pengembang Pulau Pari minta penggarap illegal hengkang

Oleh Fauzi
Editor: Dewanti Lestari
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar