Puluhan SD Negeri di Madiun kekurangan siswa

Puluhan SD Negeri di Madiun kekurangan siswa

Ilustrasi - Sejumlah siswa SD di Kota Madiun sedang mengikuti proses ujian. (Istimewa)

Madiun (ANTARA) - Dinas Pendidikan Kota Madiun, Jawa Timur mencatat sebanyak 41 sekolah dasar (SD) negeri di wilayah setempat belum mampu memenuhi pagu yang ditetapkan alias kurang siswa pada proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SD dan SMP negeri yang telah resmi ditutup pada Kamis (27/6).

"Ada 41 SD yang masih kekurangan murid. Sedangkan untuk SMP negeri seluruh pagu yang tersedia telah terpenuhi," ujar Kabid Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Madiun Eny Yuanawati kepada wartawan, Sabtu.

Dari puluhan SD yang belum memenuhi pagu tersebut, paling banyak terjadi di SDN 02 Winongo, SDN 02 Kartoharjo, SDN 03 Kartoharjo, SDN 02 Rejomulyo, SDN 02 Klegen, SDN Sukosari, SDN 02 Taman, SDN Kuncen, dan SDN 03 Kuncen

Sesuai data, total pagu SD mencapai 2.333 siswa, tetapi hanya terisi 1.716 siswa. Dari jumlah tersebut yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua hanya sembilan siswa. Padahal, pagu yang disediakan 89 kursi.

Eny mengungkapkan kondisi kekurangan siswa, sudah berjalan beberapa tahun saat memasuki proses PPDB. Pihaknya juga sudah meminta data ke Dispendukcapil setempat. Hasilnya, memang wilayah di sekitar sekolah dasar yang kurang siswa itu sudah tidak banyak anak usia TK yang masuk SD.

Sedangkan PPDB SMP Negeri, pagu yang tersedia keseluruhan ada 2.893 siswa dan semua itu terpenuhi. Rinciannya, 83 siswa mendaftar melalui jalur prestasi akademik dan 206 siswa prestasi non-akademik. Lalu, siswa yang mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua hanya 17 siswa. Sisanya, 2.587 siswa mendaftar melalui jalur zonasi.

Menanggapi puluhan SD negeri di wilayahnya belum memenuhi pagu, Wali Kota Madiun Maidi mengatakan kondisi tersebut juga terjadi saat PPDB di tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Wali Kota Maidi, kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah keberhasilan program keluarga berencana (KB).

"Kurang siswa, iya. Itu karena KB berhasil, sehingga lulusan TK masuk rombongan belajar SD berkurang," kata Wali Kota Maidi.

Meski masih banyak SD yang belum memenuhi pagu, Wali Kota menegaskan tidak ada penambahan jadwal pendaftaran PPDB gelombang kedua. Ia mengaku hasil PPDB kali ini sudah merupakan yang terbaik.*


Baca juga: Madiun gunakan sistem zonasi untuk PPDB

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Pemkot Madiun bentuk tim pengawasan protokol kesehatan COVID-19

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar