Sidoarjo (ANTARA News) - Kalangan DPRRI kembali meminta Perpres 14 Tahun 2007 direvisi, terkait peta area terdampak, karena dampak lumpur Lapindo kini makin meluas ke kawasan Siring Barat Kecamatan Porong dan Desa Besuki Kecamatan Jabon. Anggota Komisi IX DPR RI Ario Wijanarko di sela-sela mengunjungi lokasi, Jumat mengatakan, kawasan Siring Barat, terutama di RT12/RW2, di beberapa rumah muncul semburan gas yang mudah terbakar. "Apalagi, pihak PT Fergaco Indonesia sebagai tim pemantau gas di kawasan semburan lumpur telah merekomendasikan agar Siring Barat dikosongkan," katanya. Menurut dia, untuk kawasan Desa Besuki, rumah warga hingga kini masih terendam lumpur yang mengakibatkan warga mengungsi di tenda-tenda di bekas jalan Tol Porong-Gempol Km 40. "Hingga kini kondisi air lumpur yang menggenangi kawasan Besuki belum surut secara signifikan. Bahkan, air Lumpur yang berkonsentrasi masih di atas lutut orang dewasa," kata putra mantan Walikota Surabaya H Sunarto itu. Ia berdalih, dengan melihat kondisi di lapangan, kedua kawasan tersebut yakni Desa Siring Barat dan Desa Besuki, sudah tidak layak huni. Contoh di Siring Barat, setiap keretakan yang terjadi di lantai rumah warga bisa di pastikan bisa berkobar menjadi api kalau di sulut dengan api. Untuk itu, pemerintah diminta merevisi Perpres 14/2007. "Perpres 14/2007 harus direvisi. Kawasan yang ada di luar peta terdampak harus dimasukkan peta," kata legislator dari Dapil I Surabaya-Sidoarjo itu. Ario mengatakan, pemerintah maupun BPLS harus secepatnya mengevakuasi beberapa warga, terutama di kawasan Siring Barat RT 12 RW 2. Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat karena terkait keselamatan jiwa warga. "Pemerintah harus bertanggungjawab dan negara harus melindungi warganya," katanya sambil menegaskan pemerintah terkesan lamban dalam melakukan penanganan terkait kondisi ini.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2008