Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kebijakan pembatasan pemakaian BBM diterapkan setelah melalui persiapan yang matang dan tidak terburu-buru, sehingga tidak menimbulkan masalah baru. "Presiden mengharapkan penggunaan smart card harus siap. Tidak usah terburu-buru dilakukan sampai siap. Harus dilakukan uji coba, pilot project, kemudian dievaluasi persiapannya, dengan selalu disosialiasasikan secara berkelanjutan kepada masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro di Jakarta, Senin. Usai sidang kabinet terbatas yang dipimpin Yudhoyono di kantor presiden di Jakarta, Purnomo mengatakan, kebijakan pembatasan konsumsi BBM itu akan dilakukan secara bertahap di Pulau Jawa. Pemerintah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu agar sistem itu dapat dipahami oleh masyarakat dan dapat berjalan sesuai tujuan yaitu menurunkan angka subsidi BBM di APBN. "Dengan pembatasan ini, diharapkan subsidi BBM diterima oleh yang berhak menerima. Oleh karena itu, presiden meminta BPH Migas dan Pertamina menyiapkan perencanaan dengan baik," katanya. Pelaksanaan pembatasan pemakaian BBM ini, lanjut Purnomo akan diserahkan kepada empat pihak yaitu Pertamina, BPH Migas, Pemda se Jawa dan Polri yang harus terus berkoodinasi. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan penerapan kartu kendali untuk pembatasan pemakaian minyak tanah diperkirakan bisa menghemat sekitar Rp1,3 triliun, sementara penggunaan smart card untuk mengurangi pemakaian premium diperkirakan bisa menghemat sekitar Rp10 triliun. Tubagus mengatakan, sebelum pelaksanaan pembatasan ini, pemerintah akan melakukan uji coba pelaksanaannya selama satu bulan, agar benar-benar bisa berjalan dengan baik. "Kita akan lakukan survei, kajian-kajian dan sosialisasi. Kita harus matang betul. Presiden minta kita harus teliti jangan menimbulkan masalah," katanya. Tubagus menambahkan pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM tetap akan dilakukan pada tahun ini, meski pemerintah belum menentukan waktu pelaksanaannya secara rinci. "Kita memang ditugaskan untuk menyusun jadwalnya. Tetapi terkait biaya yang harus dikeluarkan dari APBN, maka itu harus dibicarakan dengan DPR juga," katanya. Untuk kartu kendali pembatasan pemakaian minyak tanah, menurut Tubagus dari survei yang dilakukan pembatasan minyak tanah untuk keluarga sebanyak 12,5 lliter per bulan, sementara untuk premium bagi mobil pribadi masih dikaji jumlahnya.(*)

Pewarta:
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2008