Kementerian Pariwisata Susun Rencana Induk KEK Mandeh

Kementerian Pariwisata Susun Rencana Induk KEK Mandeh

Foto udara Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Rabu (5/12/2018). Pemerintah setempat mempersiapkan KWBT Mandeh sebagai kawasan wisata berkelas internasional dengan melakukan sejumlah penataan dan pembenahan di berbagai bidang, sekaligus untuk mewujudkan daerah itu menjadi Kawasa Ekonomi Khusus (KEK). ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/aww.

​​​​​​​Painan (ANTARA) - Kementerian Pariwisata segera menyusun rencana induk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bukit Ameh di Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

"Senin (8/7) rapat pembukaan kegiatan digelar di Jakarta," kata Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Pesisir Selatan, Hadi Susilo di Painan, Minggu.

Guna pembahasan menyeluruh rapat tersebut tidak hanya dihadiri oleh pejabat kementerian namun juga pejabat pemerintah kabupaten setempat.

Selain dirinya, juga akan hadir Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muskamal, Kepala Dinas Perhubungan, Gunawan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Era Sukma Munaf, Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Rinaldi dan lainnya.

Sementara dari Kementerian Pariwisata hadir Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Asisten Deputi Infrastruktur dan Ekosistem, Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Wisata Regional I, Asisten Deputi Investasi Pariwisata dan Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Menurutnya rencana induk pengembangan merupakan syarat mendasar dalam mempercepat upaya mewujudkan KEK di objek wisata bahari tersebut.

Sebelumnya, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menyebutkan selain rencana induk pengembangan, pemerintah pusat juga akan membantu dalam menyusun analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal KEK Bukit Ameh.

Bantuan dari pemerintah pusat, lanjutnya merupakan wujud kepedulian terhadap pengembangan dunia pariwisata di daerah setempat yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah serta menggenjot tumbuhnya perekonomian masyarakat.

Setelah semua selesai, selanjutnya akan dilaporkan ke presiden dan jika semua dokumen lengkap maka peraturan presiden mengenai KEK akan diterbitkan.

Mendorong percepatan KEK Mandeh, pemerintah kabupaten tidak hanya menjadi penonton namun akan berupaya maksimal mewujudkan pembebasan tanah di lokasi.

Berikutnya juga akan membangun jalan ke lokasi sehingga semuanya berjalan seirama tanpa adanya tumpang tindih.

Menurut bupati jalan menuju KEK Mandeh akan dibangun sepanjang empat kilometer dengan lebar jalan mencapai 20 meter.

Selain itu, pihaknya juga terus mempromosikan kawasan KEK ke investor baik dalam maupun luar negeri dengan harapan ketika semuanya selesai langsung ada pihak ketiga yang akan mengelolanya.

Baca juga: Pesisir Selatan anggarkan Rp15 miliar bebaskan KEK

Baca juga: Presiden berharap pariwisata Mandeh angkat perekonomian lokal

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perlu koordinasi untuk percepat KEK Mandeh

Komentar