Kelompok masyarakat sipil tantang komitmen lingkungan Jokowi-Ma'ruf

Kelompok masyarakat sipil tantang komitmen lingkungan Jokowi-Ma'ruf

CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar (kiri) saat memberikan paparan terkait sampah plastik. (ANTARANews/Muhammad Zulfikar)

Jakarta (ANTARA) - Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dari sejumlah organisasi menantang pemerintahan baru Jokowi-Ma-ruf untuk membuktikan komitmennya terkait isu lingkungan khususnya penanganan sampah plastik.

"Kita ingin men-challanges pemerintahan yang baru terpilih salah satunya melalui plastik ini," kata CEO Yayasan EcoNusa, Bustar Maitar di Jakarta, Kamis, saat diskusi terkait tolak penggunaan plastik sekali pakai.

Ia mengatakan jika pemerintahan yang baru gagal membuktikan komitmen melindungi lingkungan termasuk plastik sekali pakai, maka disimpulkan juga gagal melindungi hak masyarakat.

Baca juga: Kelompok masyarakat sipil ajak gerakan tolak plastik sekali pakai

Oleh sebab itu, ia berpandangan persoalan lingkungan khususnya penanganan sampah plastik di Tanah Air menjadi bagian penting dan harus disikapi secara nyata.

Komitmen tersebut dapat diwujudkan dengan kerja sama antara pemerintah, industri dan masyarakat untuk melindungi hidup dari maraknya sampah plastik.

Persoalan sampah saat ini tidak hanya yang diproduksi industri atau produsen makan, tetapi juga menyangkut sampah plastik yang sudah lama terbuang hingga puluhan tahun.

Baca juga: Koster ajak daerah lain tak takut buat regulasi pengurangan sampah

"Misalnya bungkus sampo yang sudah 15 tahun masih utuh, bungkus mie yang sudah 15 tahun tapi belum terurai dan itu banyak sekali di laut maupun daratan," katanya.

Berdasarkan data yang diperolehnya, 90 persen garam konsumsi sudah terkontaminasi mikroplastik. Artinya, hal itu dapat mengancam keselamatan manusia.

Ia juga mendesak agar pemerintah segera menandatangani Peraturan Gubernur untuk larangan penggunaan plastik sekali pakai.

"Jadi ini juga challanges bagi Pemerintah DKI Jakarta untuk segera menandatangani kebijakan daerah plastik sekali pakai," ujarnya.

Baca juga: Menteri LHK beberkan strategi pengurangan sampah plastik di laut

Oleh sebab itu, ia berharap tantangan yang ditujukan kepada pemerintahan baru terpilih dapat komitmen terhadap isu lingkungan khususnya masalah sampah plastik.

Ia menambahkan sebagai bentuk aspirasi dan dorongan kepada pemerintah, kelompok masyarakat sipil akan mengadakan pawai bebas plastik pada 21 Juli dengan membuat kemunculan 'monster plastik' dari laut.

Monster plastik tersebut ujar dia, diibaratkan sebagai sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan di laut dan darat serta siap memakan masyarakat apabila tidak ada kesadaran dalam mengatasinya.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Tambah uang belanja dari sampah botol plastik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar