London (ANTARA News) - Menlu Hassan Wirajuda mengimbau Dewan HAM PBB agar senantiasa meningkatkan prinsip-prinsip kerjasama dan dialog melalui semangat kerjasama yang positif dan konstruktif, dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM global. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Wirayudha dalam pidatonya di depan Sidang Ke-7 High Level SegmentDewan HAM PBB di Jenewa, Selasa, demikian kata Sekretaris Dua Perwakilan RI di Jenewa, Yasmi Adriansyah kepada ANTARA London, Rabu. Menurut Adriansyah, Menlu Wirajuda, juga menyampaikan optimisme terhadap Dewan HAM sejak dibentuk tahun 2006 seraya mengimbau agar seluruh negara anggota PBB bersikap positif dan dewasa agar mekanisme Dewan HAM yang baru dibentuk tidak sia-sia. Selain itu, Dewan HAM PBB juga merupakan forum yang tepat untuk bertukar pikiran antara negara maju dengan negara berkembang dalam aspek pemajuan HAM melalui peningkatan dialog kemitraan HAM dan kerja sama teknis. Menlu mengatakan bahwa April mendatang Indonesia akan dikaji pada mekanisme universal periodic review (UPR) dan Indonesia menilai pelaksanaan pengkajian ini merupakan kesempatan yang baik untuk belajar dari pengalaman negara lain serta menjajaki keefektivan mekanisme baru ini. Berkaitan dengan akan dibahasnya laporan kunjungan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM, Hina Jilani serta Pelapor Khusus Penyiksaan, Manfred Nowak dalam Dewan HAM terkait dengan kunjungan mereka ke Indonesia pada 2007 atas undangan Indonesia, maka pemerintah mengharapkan kedua mekanisme Dewan HAM tersebut dapat menghasilkan laporan kunjungan yang berimbang dan penilaian yang fair. Indonesia juga berharap rekomendasi-rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna membantu Pemerintah Indonesia dalam memajukan dan perlindungan HAM di dalam negeri. Berkaitan dengan kerja sama dengan Dewan HAM, Indonesia pada bulan Juli dan Agustus tahun lalu telah melakukan konsultasi dan kerja sama dengan Komite Anti Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Komite Anti Diskriminasi Rasial (CERD) dalam konteks pembahasan laporan periodik Indonesia. Pada konteks kawasan, dalam upaya mengadaptasi perubahan politik dan ekonomi global, Indonesia bersama anggota ASEAN lainnya telah berhasil mengesahkan ASEAN Charter, yang memandatkan pembentukan ASEAN Human Rights Body sebagaimana disepakati bersama negara anggota melalui Piagam ASEAN November lalu di Singapura. Kerangka kerja ASEAN Human Rights Body diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu dekat ini. Indonesia juga sadar terhadap keterkaitan antara HAM dengan perubahan iklim , sebagaimana yang telah diprakarsai dalam United Nations Conference on Climate Change di Bali pada bulan Desember 2007. Namun demikian, mengingat isu perubahan iklim merupakan isu yang "kontroversial" yang banyak dibahas pada berbagai forum, Indonesia mengharapkan pembahasan isu ini di Dewan HAM dilakukan secara terukur. Dalam akhir sambutannya, Menlu Hassan wirajuda menegaskan negara maju dan berkembang memiliki tugas bersama untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam masalah HAM. Untuk itu, Menlu mengimbau semua pihak untuk mobilisasi bersama untuk memajukan kepentingan kemanusiaan dan bukan kepentingan sepihak.. High Level Segment Sesi ke-7 Dewan HAM kali ini secara resmi dibuka Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, dihadir juga Menteri Federal Luar Negeri Swiss, Micheline Calmy-Ray sebagai pihak tuan rumah. Penyelenggaraan Sesi ke-7 Dewan HAM PBB. Sesi ke-7 sesuai rencana akan berlangsung sampai tanggal 28 Maret 2008 dan direncanakan sekitar 70 tokoh mulai dari tingkat wakil presiden, menteri dan tingkat wakil menteri akan hadir untuk menyampaikan statement. (*)

Copyright © ANTARA 2008