Kemenko Maritim identifikasi pembangunan di Natuna

Kemenko Maritim identifikasi pembangunan di Natuna

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) dalam kunjungan ke Kabupaten Natuna. (Dokumentasi Kemenko Kemaritiman)

Pengembangan Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi agar fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat Natuna
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman mengidentifikasi berbagai masalah pembangunan di Kabupaten Natuna terkait dengan isu perbatasan, pertahanan keamanan, keselamatan navigasi, dan integrasi pembangunan.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Maritim Purbaya Yudhi Sadewa dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, mengatakan pembangunan di Kabupaten Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

"Pengembangan Natuna harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi agar fasilitas-fasilitas yang dibangun dapat memberi manfaat yang maksimal bagi perekonomian dan masyarakat Natuna," ujarnya di sela kunjungan ke Natuna baru-baru ini.

Pada kunjungan tersebut, dilakukan rapat koordinasi bersama antara Kemenko Bidang Kemaritiman dengan Pemerintah Kabupaten Natuna. Rapat dipimpin bersama oleh Bupati Natuna Hamid Rizal dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Purbaya Yudhi. Rapat dihadiri perwakilan seluruh unit kerja di lingkungan Pemkab Natuna dan juga jajaran TNI, Polri, dan Bakamla.

Menurut Purbaya, atas dasar fakta geostrategik dan potensi sumber daya alam di Natuna tersebut, pemerintah telah mencanangkan lima pilar pembangunan Natuna yakni kelautan dan perikanan; pariwisata; jasa industri migas; lingkungan laut; dab pertahanan dan keamanan.

"Inilah yang harus diimplementasikan secara terintegrasi, paralel, berimbang, dan saling melegkapi," ujarnya.

Dalam rakor tersebut pula, teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Natuna, di antaranya belum selesainya perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia-Vietnam, "illegal fishing" yang masih marak di perairan Natuna, rencana pengembangan "maritime domain awareness" (MDA), perimbangan keuangan pusat daerah, dukungan transportasi laut dan udara, BBM di Natuna, dan lain sebagainya.

Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijadikan bahan perumusan kebijakan tindak lanjut di tingkat pusat, dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman.

Selain melakukan rapat koordinasi, Purbaya juga melakukan peninjauan langsung ke beberapa fasilitas di Natuna seperti, Kantor Lantamal TNI AL, Stasiun Pemantau Keamanan dan Keselamatan Laut (Regional Coordinating Centre) Bakamla, menara suar dan Stasiun Radio Pantai Distrik Navigasi, Sentra Kelautan Perikanan Terpadu Selat Lampa, dan Pelabuhan Pangkalan TNI AL Selat Lampa.

Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim beserta jajaran juga melakukan peninjauan ke fasilitas pengaturan ruang udara di atas Natuna dan mengunjungi Pulau Sedanau sebagai bagian dari perumusan kebijakan pemberdayaan ketahanan pulau-pulau kecil di Indonesia.

Baca juga: Sail to Natuna promosikan kawasan wisata Natuna Geopark Nasional
Baca juga: Luhut BP minta Jepang percepat realisasi budi daya perikanan di Natuna

 

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Wijaya
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Perumusan posisi Indonesia jelang Intergovernmental Conference

Komentar