Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdialog dengan DPR tentang calon Gubernur Bank Indonesia (BI) sebelum secara resmi mengajukan nama. "Sebaiknya memang sebelum dilakukan pengajuan resmi kepada DPR, Presiden melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan fraksi di DPR dan anggota yang menangani proses pemilihan Gubernur BI," katanya di Jakarta, Sabtu. Ia meyakini apabila presiden melakukan pendekatan informal dengan DPR maka pengajuan nama calon Gubernur BI berjalan lancar. "Ini masalah seni politik, yaitu bagaimana meyakinkan anggota DPR melalui pembicaraan dan pendekatan," ujarnya setelah menjadi pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) bersama dengan Ketua Partai Hati Nurani Rakyat Wiranto. Menurut Yusril, presiden dapat kembali mengajukan calon Gubernur BI, apabila pengajuan kedua tetap ditolak DPR. "Secara yuridis, itu (pencalonan) tidak ada akhirnya (tidak terbatas)," kata Yusril yang saat ini menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Partai Bulan Bintang. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengundang sejumlah tokoh, pengamat ekonomi, pengusaha termasuk Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah untuk dimintai masukan mengenai nama calon Gubernur BI yang akan diusulkan ke DPR. Mensesneg Hatta Rajasa mengatakan, pertemuan dengan sejumlah tokoh ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Presiden dalam mencari nama calon Gubernur BI yang baru setelah dua nama sebelumnya Agus Martowardojo dan Raden Pardede ditolak DPR. Rangkuman dari berbagai masukan yang disampaikan sejumlah tokoh kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dantaranya adalah jabatan Gubernur Bank Indonesia mendatang sebaiknya diisi seorang tokoh senior yang sudah sangat berpengalaman di bidang kebijakan moneter, pengaturan perbankan dan dikenal dunia internasional Pengamat ekonomi Mirza Adityaswara yang turut hadir dalam pertemuan itu mengatakan supaya tidak mengalami penolakan lagi, calon yang baru ini harus benar-benar tokoh yang sudah senior. "Orang seperti itu tidak banyak tetapi ada di kabinet seperti Menko Perekonomian Boediono atau Menkeu Sri Mulyani," katanya. (*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2008