Bengkulu (ANTARA News) - Lapangan terbangan (Lapter) milik TNI Angkatan Udara (AU) di Kabupaten Bengkulu Selatan, atau sekitar 145 Km dari Kota Bengkulu, saat ini sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit akibat diterlantarkan. Lapter TNI-AU itu satu-satunya di Provinsi Bengkulu, rencananya akan dijadikan pangkalan radar di wilayah barat Sumatera guna memperkuat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Bengkulu Selatan, Ir Junior Hafiz, Senin, mengatakan Lapter pertama yang luasnya sekitar 154 Ha itu sebelumnya digarap warga setempat untuk ditanami tanaman semusim seperti ubikayu (singkong), kacang tanah dan jagung, namun belakangan berkembang menanam kelapa sawit. Pihaknya mengalami kesulitan untuk mengeluarkan perambah atau melarang menanam tanaman tahunan seperti kelapa sawit, karena lahan itu selama ini langsung dikelola oleh TNI-AU. Pengelolaan langsung itu sesuai dengan perjanjian salah satu pejabat dari Mabes TNI AU yang meninjau lokasi itu beberapa tahun lalu, namun pelaksanaan sehari-harinya tetap dalam pengawasan Pemkab Bengkulu Selatan. Sementara Lapter dua dalam perjanjian itu tetap dikelola Pemkab termasuk wewenang mengeluarkan para perambah yang sudah menanam berbagai jenis tanaman tahunan tersebut. Luas areal Lapter dua itu sekitar 338 Ha dan masuk dalam wilayah Desa Pagar Dewa, sedangkan Lapter pertama berada di sisi jalan raya lintas barat Sumatera yang menghadap langsung ke Samudra Indonesia. Di lahan Lapter dua itu penggarapnya tidak melakukan penanaman kelapa sawit, hanya jenis tanaman muda, karena secara rutin selalu diawasi dan diberikan peringatan. Wakil Bupati Bengkulu Selatan Drs Jani Hairin sebelumnya mengakui, lahan Lapter satu itu sebagian besar sudah ditanami kelapa sawit yang sudah berumur di atas dua tahun dan sudah hampir berproduksi. Ia mengaku heran, warga penggarap yang mencapai 50 Kepala Keluarga (KK) sekarang malah menuntut gantirugi atas tanaman tumbuh kepada pihak Pemkab Bengkulu Selatan jika akan digusur, padahal tidak pernah ada perjanjian sama sekali. Pemkab setempat sebelumnya menyetujui keinginan warga memanfaatkan lahan Lapter satu dan dua itu untuk ditanami tanaman muda seperti singkong, kacang tanah dan jagung, sedangkan tanaman kelapa sawit merupakan inisiatif warga. "Pemkab tidak akan memberikan gantirugi kepada penggarap tersebut, Lahan itu harus dikosongkan karena akan dijadikan tempat pertahanan negara," ujar Jani Hairin. Untuk mencegah penggarapan, Wabup berharap TNI AU segera membuat pengamanan agar masyarakat tahu lahan itu benar-benar milik TNI-AU. "Selama ini warga menuduh seolah-olah Pemkab ingin menguasai lahan yang cukup strategis tersebut," ujarnya.(*)

Pewarta:
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2008