Jakarta (ANTARA News) - Menko Polhukam Widodo AS menjamin aparat TNI maupun Polri netral dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada). "Aparat TNI dan Polri tetap netral dalam penyelenggaraan Pilkada. Itu refleksi dari kesungguhan melaksanakan reformasi internal," tegas Widodo AS, seusai memimpin rapat koordinasi terbatas bidang politik, hukum dan keamanan di Kantor Menko Polhukam, Jakarta, Kamis. Widodo mengemukakan hal itu menanggapi beredarnya isu miring terkait tidak netralnya aparat TNI dan Polri dalam proses Pilkada. Hadir dalam rakor tersebut antara lain Mendagri Mardiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kasum TNI Laksdya Tedjo Edhy Purdijanto, dan Wakapolri Komjen Makbul Padmanegara. Ketidaknetralan, katanya, merupakan pencederaan dalam proses demokratisasi. Karena itu, pimpinan TNI dan Polri akan menindak tegas aparat yang tidak netral tersebut, kata Widodo. Namun demikian Menko Polhukam juga meminta warga sipil, khususnya kalangan partai politik, agar tidak "menarik-narik" TNI/Polri sehingga terjebak dalam masalah Pilkada. "Apakah itu karena kedekatan saudara atau apa pun," katanya mengingatkan. Terkait dengan munculnya kekerasan pada proses Pilkada, seperti di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Menko Polhukam mengatakan, aparat keamanan harus terus fokus untuk mengatasi setiap tindak kekerasan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. (*)

Copyright © ANTARA 2008